BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan HIPPAM dan Mitigasi Dampak Kekeringan yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan diikuti camat, kepala desa, pengurus HIPPAM, PDAM, serta sejumlah instansi terkait.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Apalagi, tahun ini diprediksi terjadi fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau lebih panjang dan ekstrem.
Karena itu, pemerintah mulai memetakan wilayah prioritas rawan kekeringan.
“Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau diprediksi mulai Mei dan puncaknya bisa terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September,” ujar Nurul Azizah.
Berdasarkan data Dinas PU Cipta Karya, terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan.
Pemkab bersama BPBD kini melakukan penyisiran untuk mengetahui kebutuhan teknis dan pola distribusi air bersih di wilayah terdampak.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Bojonegoro Satito Hadi mengatakan pengelola HIPPAM memiliki peran penting dalam menjaga layanan air bersih masyarakat desa.
Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan mitigasi kekeringan menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.
“Kami sisir satu per satu kendala dan kesiapan pengelola HIPPAM agar masyarakat tidak mengalami kesulitan air saat musim kemarau nanti,” tegas Satito Hadi.
Melalui sinergi pemerintah daerah, desa, dan pengelola HIPPAM, dampak kekeringan di Bojonegoro diharapkan dapat ditekan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,