BOJONEGOROtimes.Id – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dukungan terhadap petani dan kelompok tani.
Salah satunya terlihat dalam kegiatan silaturahmi Paguyuban Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Kelompok Tani (POKTAN) se-Kecamatan Kedungadem yang berlangsung di Balai Desa Sidomulyo, Sabtu malam (2/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara petani, pemerintah desa, hingga anggota DPRD guna membahas kebutuhan dan tantangan sektor pertanian di wilayah setempat.
Acara bertema “Peran Aktif Petani dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Bojonegoro” itu dihadiri Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, S.H., M.H., anggota Komisi C DPRD Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.A.P., Kepala Desa Sidomulyo Agus Hari Sugiharto, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Turut hadir pula Babinsa, Bhabinkamtibmas, pengurus Jama’ah Tani Muhammadiyah (JATAM), perangkat desa, BPD, hingga para ketua kelompok tani se-Kecamatan Kedungadem.
Kepala Desa Sidomulyo Agus Hari Sugiharto menyampaikan rasa syukur karena para petani dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan.
Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai membaik diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian masyarakat.
Ia juga berharap kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi petani terkait persoalan yang selama ini dihadapi di lapangan.
“Alhamdulillah, hujan sudah mulai turun sehingga tanaman padi diharapkan bisa tumbuh lebih baik dan menghasilkan panen maksimal. Forum seperti ini penting agar petani bisa menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang mereka alami,” ujar Agus Hari Sugiharto.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Moch. Choirul Anam menilai sinergi antara petani dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi petani.
Ia mencontohkan persoalan pupuk subsidi yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat kini mulai menunjukkan perbaikan.
“Dulu pupuk sering langka dan harganya tinggi. Setelah aspirasi masyarakat kami sampaikan ke pemerintah pusat, sekarang kondisi pupuk sudah jauh lebih baik dan lebih mudah diperoleh petani,” terang Choirul Anam.
Ia juga mengajak kelompok tani agar terus aktif mengikuti forum komunikasi dan diskusi pertanian.
Dengan begitu, informasi mengenai program pemerintah maupun kebutuhan petani dapat tersampaikan secara maksimal.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama-sama.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menegaskan bahwa petani memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia menyebut petani sebagai ujung tombak terwujudnya swasembada pangan di daerah maupun tingkat nasional.
Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai program untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat.
“Petani adalah pahlawan ketahanan pangan. Tanpa peran aktif petani, mustahil swasembada pangan dapat tercapai,” tegas Lasuri.
Lasuri menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan sejumlah program prioritas di sektor pertanian.
Program tersebut meliputi bantuan benih padi hibrida dan ultra genjah, pengadaan alat mesin pertanian, hingga penguatan kerja sama penyerapan hasil panen melalui Perumda Pangan Mandiri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi energi pompanisasi dari BBM menuju listrik guna menekan biaya produksi pertanian.
Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp129 miliar untuk mendukung pembangunan sektor pertanian.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, pengadaan sumur bor, bantuan pupuk, serta sekolah lapang bagi kelompok tani.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro.
Terkait ketersediaan pupuk subsidi, Lasuri memastikan stok di Kecamatan Kedungadem masih dalam kondisi aman hingga musim tanam berikutnya.
Hingga April 2026, penyaluran pupuk Urea disebut telah mencapai sekitar 40 persen, sedangkan NPK berada di angka 38 persen.
Menurutnya, pemerintah pusat biasanya juga menambah kuota pupuk subsidi pada pertengahan tahun jika kebutuhan meningkat.
“Insyaallah kebutuhan pupuk masih aman. Bahkan biasanya ada tambahan kuota dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan petani,” pungkasnya. (*)












Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,