‎Wabup Bojonegoro Dorong KDKMP Naik Kelas, Fokus SDM dan Tata Kelola Profesional

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Senin (27/4/2026).

‎Kegiatan ini diikuti pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Bojonegoro.

‎Acara berlangsung di Pendopo Malowopati dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

‎Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

‎Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan.

‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, mengungkapkan capaian signifikan dalam aspek kelembagaan koperasi.

‎Seluruh KDKMP di Bojonegoro, sebanyak 430 unit, telah mengantongi badan hukum, NPWP, serta Nomor Induk Koperasi.

‎Selain itu, 363 koperasi atau sekitar 84,4 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

‎Sementara itu, sebanyak 310 koperasi tercatat telah melaporkan RAT melalui sistem Sibkopdes.

‎Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pembentukan KDKMP merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat.

‎Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui sistem gotong royong.

‎“KDKMP diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang sehingga harga kebutuhan lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

‎Ia menambahkan bahwa keuntungan koperasi diharapkan dapat kembali dirasakan langsung oleh para anggota.

‎Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh terhadap operasional koperasi.

‎Salah satunya dengan menempatkan tenaga pendamping dari PPPK di seluruh KDKMP.

‎Pendamping ini diharapkan mampu memastikan pengelolaan koperasi berjalan optimal.

‎Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program.

‎Kabupaten Bojonegoro juga tengah bersiap menghadapi agenda peluncuran nasional KDKMP.

‎Sebanyak 22 koperasi ditargetkan siap untuk ikut dalam launching 1.000 KDKMP oleh Presiden pada 18 Mei mendatang.

‎Selanjutnya, pemerintah pusat menargetkan peluncuran 50.000 koperasi secara nasional pada 17 Agustus 2026.

‎Momentum ini menjadi peluang besar bagi Bojonegoro untuk menunjukkan kesiapan daerah.

‎Dari sisi pembangunan fisik, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menjelaskan progres yang terus berjalan.

‎Sebanyak 130 titik koperasi telah selesai dibangun sepenuhnya.

‎Sementara itu, 391 desa masih dalam tahap pengerjaan konstruksi.

‎Upaya percepatan terus dilakukan agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

‎Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang perlu diselesaikan.

‎Sebanyak 39 titik belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan.

‎Kendala tersebut meliputi status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), luas lahan yang belum memenuhi standar, serta administrasi aset.

‎Pemerintah terus berupaya mencari solusi agar pembangunan dapat segera berjalan.

‎Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan koperasi desa.

‎Ia menekankan pentingnya pelatihan lanjutan bagi pengurus koperasi di tingkat mikro.

‎Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan koperasi.

‎“Pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pengurus mampu mengelola koperasi secara maksimal,” ungkapnya.

‎Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan seluruh pengurus koperasi memiliki integritas dan semangat kewirausahaan.

‎Koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

‎Peran aktif pengurus menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

‎Dengan sinergi semua pihak, koperasi di Bojonegoro diharapkan semakin kuat dan berdampak luas. (Prokopim)