‎Raker Gabungan DPRD Bojonegoro, Desak BBWS Terbitkan Izin Penanganan Longsor Sarirejo

BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja (raker) gabungan pimpinan bersama Komisi A dan Komisi D untuk membahas persoalan longsor di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Rabu (15/4/2026).

‎Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD itu turut dihadiri Dinas PU SDA, BPBD, Bagian Hukum, Camat Balen, serta Kepala Desa Sarirejo.

‎Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan abrasi akibat luapan Sungai Bengawan Solo.

‎Masalah longsor yang terus terjadi kini semakin meresahkan warga di kawasan terdampak.

‎Meski Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan anggaran penanganan, pelaksanaan di lapangan belum dapat dilakukan.

‎Hambatan utama berasal dari belum terbitnya izin atau rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

‎Padahal, kondisi tebing sungai di wilayah Sarirejo semakin kritis dan berpotensi membahayakan permukiman warga.

‎Persoalan ini pun menjadi perhatian serius DPRD dalam rapat gabungan tersebut.

‎Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, menyampaikan kekecewaannya karena pihak BBWS tidak hadir dalam forum penting itu.

‎Menurutnya, kehadiran BBWS sangat dibutuhkan agar pembahasan penanganan longsor bisa menghasilkan keputusan nyata.

‎“Setiap tahun kami rutin mengajukan proposal penanganan, tetapi proses perizinan di BBWS sangat sulit,” ujar Arif.

‎Ia menilai lambatnya izin menjadi kendala utama penanganan bencana di desanya.

‎Arif menegaskan, persoalan longsor bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan aspek administrasi perizinan.

‎Ia menyebut Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU SDA sudah menyiapkan anggaran, bahkan tetap dipertahankan di tengah efisiensi.

‎“Anggarannya sebenarnya sudah ada, tapi pelaksanaannya masih tertahan karena izin BBWS belum turun,” tegasnya.

‎Kondisi ini membuat warga terus berada dalam situasi penuh kekhawatiran.

‎Abrasi yang terus terjadi menyebabkan tanah milik warga di bantaran sungai semakin tergerus.

‎Sejumlah rumah warga bahkan berada dalam ancaman longsor susulan sewaktu-waktu.

‎Sebagian warga disebut sudah memilih mengungsi demi menghindari risiko yang lebih besar.

‎Pemerintah desa berharap penanganan fisik seperti bronjong bisa segera dilakukan.

‎Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, menyatakan pihaknya sangat serius menangani persoalan tersebut.

‎Ia bersama anggota Komisi A dan D sebelumnya juga telah meninjau langsung lokasi longsor di Sarirejo.

‎“Kami melihat sendiri, batas desa sudah habis tergerus Bengawan Solo. Ini harus segera ditangani,” kata Imam.

‎Menurutnya, kondisi di lapangan sudah masuk kategori mendesak.

‎Imam menjelaskan, DPRD bersama Pemkab sebenarnya telah menyiapkan anggaran penanganan untuk tahun 2025 dan 2026.

‎Namun, seluruh rencana pekerjaan belum dapat berjalan karena rekomendasi BBWS belum juga diterbitkan.

‎“Anggaran sudah siap, tetapi rekomendasi dari BBWS belum keluar. Ini yang menjadi hambatan utama,” jelasnya.

‎Ia menilai keterlambatan ini harus segera dicarikan solusi bersama.

‎DPRD Bojonegoro pun berkomitmen mengambil langkah lanjutan agar penanganan longsor segera terealisasi.

‎Salah satunya dengan menjalin koordinasi langsung dengan BBWS Bengawan Solo maupun Kementerian PU di pusat.

‎“Kami akan dorong komunikasi intensif supaya pembangunan bronjong bisa segera berjalan, tentu tetap sesuai kewenangan BBWS,” pungkas Imam.

‎DPRD berharap keselamatan warga Sarirejo dapat segera terjamin melalui penanganan yang cepat dan tepat. (Az)