BOJONEGOROtimes.Id – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengevaluasi pelaksanaan Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), Senin (4/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi B tersebut dihadiri jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti keberlanjutan program Gayatri yang selama ini menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai masih terdapat sejumlah persoalan penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian yakni belum adanya kejelasan sistem pendampingan terhadap ribuan penerima manfaat di lapangan.
“Program ini menggunakan anggaran besar dan menyasar banyak masyarakat, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab melakukan pendampingan,” ujar Lasuri dalam forum rapat.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp89 miliar untuk program Gayatri.
Dana tersebut diperuntukkan bagi sekitar 5.400 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro.
Menurut Lasuri, besarnya anggaran yang digelontorkan harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Tanpa mekanisme pendampingan yang jelas, program dikhawatirkan rawan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau pendampingan dibebankan kepada pemerintah desa, maka perlu dipikirkan juga sumber pembiayaannya. ADD saat ini terbatas, sehingga jangan sampai muncul persoalan baru,” tegasnya.
Komisi B DPRD Bojonegoro mendorong pemerintah daerah segera menyusun pola pendampingan yang terstruktur dan memiliki dasar pembiayaan yang jelas.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, namun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya penguatan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan program Gayatri.
Dengan pengawasan yang maksimal, program diharapkan dapat berjalan tepat sasaran dan meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah.
Komisi B menegaskan akan terus melakukan evaluasi agar seluruh kebijakan yang menggunakan anggaran publik dapat berjalan efektif, transparan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,