BOJONEGOROtimes.Id – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian serius terhadap lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berdampak pada pelaksanaan proyek pengairan di daerah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas PU SDA Bojonegoro, Senin (18/5/2026).
Hearing yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Bojonegoro dipimpin langsung Ketua Komisi D Imam Sholikin bersama Wakil Ketua Sukur Priyanto.
Sejumlah anggota dewan turut hadir mengikuti pembahasan, di antaranya M. Suparno, Ahmad Shofiyuddin, Wawan Kurniyanto, Hendrik Afrianto, M. Anis Musthafa, dan Faisal Rozi.
Dari pihak eksekutif hadir jajaran Dinas PU SDA Bojonegoro untuk memaparkan perkembangan program yang sedang berjalan.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sebagian pekerjaan infrastruktur pengairan masih tertahan pada tahapan administrasi dan proses penerbitan rekomtek dari BBWS.
Dari total 129 paket pekerjaan yang dirancang tahun ini, sebanyak 89 paket telah berjalan, sedangkan sisanya masih menunggu penyelesaian perizinan.
Kondisi itu menjadi perhatian DPRD karena berkaitan langsung dengan target pembangunan daerah.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Imam Sholikin menegaskan bahwa sektor pengairan memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan saluran air, pengendalian banjir, hingga pengelolaan sumber air harus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Ia berharap seluruh proses administrasi dapat segera dituntaskan.
“Anggaran di Dinas PU SDA mencapai lebih dari Rp204 miliar dan tersebar di berbagai titik pekerjaan. Kami berharap proses rekomtek maupun administrasi lainnya bisa dipercepat agar seluruh proyek dapat berjalan optimal,” ujar Imam Sholikin usai hearing.
Ia juga menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat perlu diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, kesiapan pekerjaan di lapangan sebenarnya sudah cukup mendukung untuk segera dilaksanakan.
Karena itu, percepatan rekomtek menjadi hal penting agar program yang telah direncanakan tidak tertunda terlalu lama.
“Pada prinsipnya banyak pekerjaan yang sudah siap dilaksanakan. Tinggal bagaimana proses rekomtek ini bisa segera selesai sehingga pembangunan dapat diteruskan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas proyek pengairan, Komisi D DPRD Bojonegoro turut menyoroti pentingnya penataan sistem pengelolaan air secara menyeluruh.
DPRD menilai normalisasi sungai, pembangunan titik resapan air, hingga penyusunan master plan penanganan banjir harus menjadi perhatian bersama.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir saat curah hujan tinggi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan tata kelola air harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, upaya penguatan kapasitas sungai serta kawasan resapan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi meningkatnya debit air saat musim penghujan tiba.
“Kami mendorong adanya penguatan tata kelola air di Bojonegoro, termasuk normalisasi sungai dan pengembangan titik resapan air agar penanganan banjir bisa lebih maksimal,” kata Sukur Priyanto.
Komisi D DPRD Bojonegoro juga memberikan perhatian terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang memerlukan penanganan jangka panjang.
DPRD berharap ada formulasi kebijakan yang lebih komprehensif agar persoalan di sepanjang DAS dapat tertangani secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Persoalan DAS Bengawan Solo harus menjadi perhatian bersama. Ke depan diperlukan langkah penanganan yang lebih menyeluruh agar persoalan yang ada bisa ditangani secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,