BOJONEGOROtimes.Id – Sejumlah isu strategis mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan mencakup evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan infrastruktur, pemutakhiran data kemiskinan hingga tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Bojonegoro, Selasa (23/6/2026), dihadiri Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, serta sejumlah undangan lainnya.
Forum tersebut menjadi ruang klarifikasi sekaligus tindak lanjut atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menanggapi perhatian DPRD terkait kinerja BUMD, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar perusahaan daerah mampu beroperasi secara profesional, sehat, dan memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Evaluasi kinerja BUMD akan terus dilakukan secara rutin. Kami juga melibatkan pihak eksternal seperti BPK, BPKP, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta OJK untuk BUMD sektor keuangan,” ujar Setyo Wahono dalam rapat paripurna.
Pada sektor pertanian dan infrastruktur pendukung, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro terus berupaya meningkatkan ketersediaan air guna mendukung produktivitas lahan pertanian.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah normalisasi embung yang telah ada serta pembangunan embung baru di sejumlah lokasi potensial.
Optimalisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aset dan lahan yang tersedia, termasuk tanah kas desa maupun kawasan Solo Valley.
Pemerintah berharap peningkatan kapasitas tampungan air dapat memperkuat layanan irigasi sehingga produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi, semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Upaya ini dilakukan agar layanan irigasi semakin optimal dan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian,” kata Wahono.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan perkembangan rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban.
Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah, khususnya antara Kecamatan Bojonegoro dengan Kecamatan Rengel maupun Soko di Kabupaten Tuban.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban telah dilakukan.
Namun karena pembangunan jembatan melibatkan dua daerah administratif yang berbeda, diperlukan kesepakatan bersama terkait pembiayaan, kewenangan, hingga pelaksanaan teknis sebelum proyek dapat direalisasikan.
Isu sosial juga mendapat perhatian dalam rapat tersebut, terutama terkait akurasi data kemiskinan yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menyebut saat ini pendataan masyarakat mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggunaan DTSEN merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
Sistem tersebut dirancang untuk menghadirkan basis data sosial yang lebih terintegrasi sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Menurut Wahono, pembaruan data dilakukan secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), usulan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pendataan.
“Data diperbarui setiap tiga bulan sekali agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemutakhiran data secara rutin diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak lagi terlewat, sementara penerima yang tidak memenuhi kriteria dapat diminimalisasi.
Sorotan lain yang mengemuka dalam rapat paripurna adalah tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Menurut Bupati, pemerintah daerah memahami perhatian DPRD terhadap persoalan tersebut dan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain memperkuat perencanaan program yang lebih realistis, meningkatkan ketepatan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, sinergi antar perangkat daerah juga akan diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan besarnya SiLPA sekaligus memastikan manfaat APBD dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan.
Ia menilai pandangan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,