‎Bupati Dampingi Wapang TNI Tinjau Koperasi Merah Putih, Bojonegoro Capai 92 Persen

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempercepat realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa.

‎Keseriusan tersebut terlihat saat Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mendampingi Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, meninjau kesiapan operasional koperasi di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa (12/5/2026).

‎Peninjauan dilakukan menjelang peluncuran nasional KDKMP yang dijadwalkan berlangsung serentak pada 16 Mei 2026.

‎Sebelum ke Bojonegoro, rombongan juga meninjau lokasi serupa di Kabupaten Nganjuk.

‎Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting dari pusat maupun daerah.

‎Di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa, Pangdam V/Brawijaya, Irjen TNI, hingga Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

‎Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan koperasi desa di berbagai wilayah.

‎Bojonegoro dinilai menjadi salah satu daerah dengan progres paling cepat di Jawa Timur.

‎Dalam kunjungan itu, Wakil Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan KDKMP di Bojonegoro.

‎Berdasarkan laporan Kodim 0813 Bojonegoro, sebanyak 396 titik koperasi telah dibangun dari target 430 desa atau mencapai sekitar 92,9 persen.

‎Dari jumlah tersebut, 160 titik sudah selesai sepenuhnya dan siap digunakan.

‎Capaian itu dinilai menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.

‎Tahap awal operasional akan dimulai dengan pembukaan 85 gerai koperasi yang tersebar di 22 kecamatan.

‎Lokasi gerai dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur, potensi ekonomi masyarakat, dan kondisi wilayah yang minim risiko bencana.

‎Pemerintah berharap gerai-gerai tersebut dapat langsung melayani kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi pusat distribusi produk desa.

‎Keberadaan koperasi juga ditargetkan memperkuat perputaran ekonomi lokal.

‎Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menjelaskan bahwa KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli.

‎Menurutnya, koperasi akan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kerja sama dengan pelaku UMKM lokal.

‎Produk unggulan desa nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi secara terintegrasi.

‎Selain itu, distribusi komoditas pangan juga akan melibatkan BUMD pangan daerah.

‎“KDKMP akan menyerap hasil pertanian warga dengan harga yang kompetitif sehingga petani memiliki kepastian pasar dan nilai jual yang lebih baik,” ujar Dedy.

‎Sementara itu, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menegaskan pentingnya kesiapan operasional sebelum peluncuran nasional dilakukan.

‎Ia memastikan TNI siap membantu mengatasi kendala distribusi maupun persoalan teknis di lapangan.

‎Koordinasi juga dilakukan bersama Bulog dan instansi terkait agar distribusi logistik berjalan lancar.

‎Menurutnya, stabilitas operasional menjadi prioritas utama pada tahap awal program.

‎“Fokus kami memastikan seluruh sistem berjalan baik sehingga tidak ada hambatan teknis saat koperasi mulai beroperasi,” tegas Tandyo.

‎Ia juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun pertama, pengelolaan KDKMP akan menggunakan pola manajemen komando.

‎Sistem tersebut diterapkan untuk menjaga kestabilan usaha dan memperkuat tata kelola koperasi sebelum nantinya dikelola mandiri oleh masyarakat desa.

‎Setiap koperasi akan dioperasikan oleh 18 personel yang terdiri dari manajer, tenaga ahli pangan, dan tenaga kerja lokal desa.

‎Seluruh personel akan mendapatkan pelatihan khusus sebelum bertugas.

‎Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan dukungan penuh Pemkab Bojonegoro terhadap program nasional tersebut.

‎Menurutnya, KDKMP memiliki peran strategis dalam membuka akses pemasaran produk desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎Pemerintah daerah juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan koperasi berjalan profesional.

‎Ia optimistis koperasi desa dapat menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat pedesaan.

‎“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah pemasaran produk unggulan desa sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Setyo Wahono.

‎Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menyampaikan bahwa pembangunan koperasi merupakan bagian dari program percepatan pembangunan nasional.

‎Pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan regulasi dan anggaran guna mendukung operasional koperasi desa.

‎Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan fisik gerai koperasi.

‎Langkah tersebut dinilai penting agar operasional dapat berjalan maksimal.

‎Sedangkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan bahwa KDKMP akan diarahkan menjadi off-taker berbagai produk unggulan desa.

‎Setiap daerah diminta memetakan potensi lokal agar koperasi mampu menyerap hasil produksi masyarakat secara optimal.

‎Selain itu, pengelolaan koperasi juga akan didukung sistem digital dan layanan berbasis aplikasi.

‎Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memperluas akses pasar produk desa hingga tingkat nasional.

‎Pemerintah juga memastikan tenaga kerja koperasi diprioritaskan berasal dari desa setempat.

‎Kebijakan tersebut diharapkan membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan.

‎Melalui percepatan pembangunan KDKMP, pemerintah ingin menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

‎Program ini sekaligus menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa di masa depan. (Prokopim)