‎Bupati Bojonegoro Resmikan Koperasi Merah Putih, 396 Desa Ditarget Beroperasi

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat desa melalui peluncuran program Desa Sehat JKN serta operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

‎Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Pesen, Kecamatan Kanor, Senin (11/5/2026).

‎Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

‎Peluncuran program dihadiri langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama jajaran Forkopimda, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, hingga pemerintah kecamatan dan desa.

‎Sejumlah mitra perbankan juga turut dilibatkan untuk mendukung pengembangan koperasi desa.

‎Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik berbasis desa.

‎Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bojonegoro, Wahyu Giyanto mengatakan pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

‎Salah satunya melalui sistem pembayaran iuran JKN di koperasi desa dan penerapan antrean online di fasilitas kesehatan.

‎Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses administrasi pasien serta mengurangi antrean panjang di rumah sakit.

‎“Kami ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat dan efisien. Dengan sistem antrean online, data pasien bisa langsung terhubung dengan BPJS Kesehatan sehingga proses layanan menjadi lebih singkat,” ujar Wahyu.

‎Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta di Bojonegoro.

‎Kerja sama ini bertujuan mendukung pengembangan program KDKMP sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

‎Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa.

‎Sementara itu, Dandim Bojonegoro Letkol Inf. Dedy Dwi Wijayanto menjelaskan bahwa KDKMP hadir bukan hanya sebagai pusat kebutuhan pokok murah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.

‎Koperasi tersebut menyediakan layanan simpan pinjam hingga klinik kesehatan dasar yang dapat dimanfaatkan langsung oleh warga.

‎Menurutnya, keberadaan koperasi akan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

‎“Koperasi ini dibentuk untuk membantu masyarakat desa. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, koperasi juga mendukung pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi warga,” jelas Dedy.

‎Menariknya, sebagian besar keuntungan usaha koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk voucher belanja.

‎Pemerintah menilai pola tersebut dapat meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa sekaligus memberi manfaat langsung kepada warga.

‎Program ini diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

‎Pemkab Bojonegoro menargetkan sebanyak 85 desa mulai mengoperasikan KDKMP pada 16 Mei 2026.

‎Selanjutnya, seluruh koperasi di 396 desa ditargetkan sudah berjalan penuh pada 17 Agustus 2026.

‎Pemerintah optimistis program tersebut dapat menjadi model penguatan ekonomi dan pelayanan kesehatan berbasis desa di Kabupaten Bojonegoro.

‎Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa keberadaan KDKMP harus dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana penggerak ekonomi desa sekaligus pendukung layanan kesehatan warga.

‎Pemerintah akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

‎Ia berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari keberadaan koperasi desa tersebut.

‎“Ini merupakan langkah bersama untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik melalui fasilitas yang tersedia di KDKMP,” pungkas Bupati Setyo Wahono. (Prokopim)