BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Meski berbagai indikator menunjukkan hasil positif, sejumlah evaluasi tetap disampaikan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin (22/6/2026), membahas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Fraksi Gerindra menilai laporan pertanggungjawaban anggaran memiliki peran penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus sarana evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Maftukhan, menyampaikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas upaya yang telah dilakukan selama pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat sepanjang tahun anggaran 2025.
”Laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maftukhan.
Dari sisi pendapatan, Fraksi Gerindra menilai kinerja Pemkab Bojonegoro layak mendapat apresiasi.
Realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 mencapai Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,853 triliun.
Capaian positif juga terlihat pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari target sekitar Rp1,064 triliun, pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp1,147 triliun atau mencapai 107,77 persen.
Angka tersebut mengalami peningkatan lebih dari 21 persen dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
Menurut Gerindra, keberhasilan tersebut menunjukkan potensi fiskal daerah yang terus berkembang.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk semakin aktif menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi dan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki prospek jangka panjang.
”Potensi pendapatan alternatif harus terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” tegas Maftukhan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp6,420 triliun atau sekitar 81,50 persen dari total anggaran yang telah disediakan.
Meski pelaksanaan anggaran dinilai berjalan cukup baik, Gerindra menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar penggunaan anggaran semakin efektif.
Salah satu catatan yang disampaikan adalah terkait penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang dinilai belum berjalan optimal di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Gerindra menilai keselarasan antara target program dan indikator kinerja harus terus diperkuat agar hasil pembangunan lebih terukur.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik juga menjadi perhatian.
Gerindra meminta pemerintah daerah meningkatkan kontrol terhadap kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dan memiliki nilai manfaat jangka panjang.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya memperhatikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat dari tingkat desa dinilai harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proses perencanaan.
Menurut mereka, peningkatan pendapatan daerah seharusnya diikuti dengan penguatan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, terutama di wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Catatan lain yang mendapat sorotan adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.
Gerindra menilai kondisi tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, namun sekaligus menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal.
“Tingginya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif,” kata Maftukhan.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, Gerindra menilai perencanaan pendapatan daerah selama tahun 2025 telah menunjukkan perkembangan yang baik.
Target yang disusun dinilai cukup realistis dan mampu dicapai sesuai harapan.
Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinergi antar-OPD serta melakukan kajian lebih mendalam terhadap seluruh potensi pendapatan yang dimiliki daerah.
Langkah tersebut dianggap penting agar target pendapatan pada masa mendatang semakin akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi ini berharap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi pijakan bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,