LAMONGAN – Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPC PJI) Lamongan, Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dengan pembahasan utama mengenai penguatan sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Audiensi dipimpin Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati didampingi Suherman, Fathoni, serta anggota dewan lainya.
Dari pihak PJI Lamongan hadir Ketua DPC PJI Ir Handoyo beserta jajaran pengurus harian organisasi.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan strategis terkait peran media di era keterbukaan informasi publik.
Ketua DPC PJI Lamongan, Ir Handoyo, mengatakan bahwa audiensi tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi kelembagaan, tetapi juga upaya membangun hubungan profesional antara media dan DPRD.
Menurutnya, keberadaan pers memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya pembangunan daerah agar tetap transparan dan tepat sasaran.
“Kami ingin membangun sinergi yang sehat antara DPRD dan insan media. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik,” ujar Handoyo.
Handoyo menjelaskan, sebelumnya PJI Lamongan juga telah melakukan audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat komunikasi serta mendorong terciptanya penyampaian informasi yang edukatif, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat luas.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah, DPRD, dan media akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus memahami kebijakan pemerintah secara lebih jelas.
Humas PJI Lamongan, Nuhan Ubed, menilai media saat ini memegang posisi strategis di tengah derasnya arus informasi digital.
Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, media juga berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat agar program pembangunan dapat tersampaikan dengan benar.
“Media harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi di sisi lain juga memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung pembangunan daerah secara positif,” kata Nuhan Ubed.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan di tengah perkembangan teknologi informasi.
Ia menilai profesionalisme jurnalis sangat diperlukan agar produk pemberitaan tetap faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami mendukung peningkatan kompetensi wartawan. Dokumen APBD adalah dokumen publik sehingga masyarakat berhak mengetahui dan mengaksesnya,” tegas Dimyati.
Dimyati juga menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan mitra kerja Komisi A DPRD Lamongan.
Terkait dukungan terhadap media, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada Kominfo sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ia turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian program di daerah.
Menurutnya, beberapa perubahan anggaran dapat dilakukan melalui peraturan bupati sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi nasional.
“Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memang berdampak pada daerah. Karena itu ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan melalui peraturan bupati sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Lamongan, Suherman, mengingatkan insan pers agar tidak kehilangan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia menilai kritik yang disampaikan media kepada pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan kepentingan masyarakat.
“Wartawan harus tetap kritis sesuai fakta di lapangan. Jangan takut memberikan kritik kepada pemerintah selama itu demi kepentingan publik,” ujar Suherman.
Suherman juga meminta organisasi pers tidak hanya mengandalkan pendekatan proposal dalam membangun eksistensi.
Menurutnya, kualitas karya jurnalistik dan keberanian menyampaikan fakta secara objektif justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah.
“Kalau ingin dihargai, tunjukkan kualitas pemberitaan yang profesional. Jangan sampai organisasi pers kehilangan daya kritisnya, dan jika sudah dianggarkan untuk media, jangan mandul,” tambahnya.
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Lamongan, Fathoni, menyampaikan dukungannya terhadap organisasi pers yang profesional dan kompeten.
Ia berharap PJI Lamongan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat.
“Kami mendukung keberadaan pers yang sehat dan profesional. PJI diharapkan mampu memperkuat kualitas jurnalis sekaligus membantu menangkal hoaks,” tandas Fathoni. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,