‎Bupati dan DPRD Kompak, Bojonegoro Kembali Sabet Opini WTP dari BPK

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

‎Hal tersebut ditandai dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

‎Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).

‎Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar hadir secara langsung menerima laporan hasil pemeriksaan yang menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah.

‎Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

‎Penilaian dilakukan secara objektif melalui mekanisme pengawasan dan telaah berjenjang untuk memastikan kualitas serta independensi proses audit yang dilaksanakan.

‎“Opini WTP bukanlah penghargaan yang harus dibanggakan secara berlebihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik,” ujarnya.

‎Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian dari 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun ini.

‎Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

‎Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa opini WTP hanya menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan data historis yang diperiksa.

‎Predikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan mutlak bahwa seluruh aktivitas pemerintahan sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

‎“Karena itu, pengawasan internal harus terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” tegas Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur.

‎Pemkab Bojonegoro diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *