BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melaksanakan tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima program sosial benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung mulai Senin (11/05/2026) dan dijadwalkan berjalan selama dua pekan ke depan.
Pelaksanaan verifikasi melibatkan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Mereka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Kolaborasi ini dilakukan agar proses pemeriksaan data berjalan lebih menyeluruh dan objektif.
Ground Check DTSEN ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026.
Selain itu, Sekretaris Daerah Edi Susanto juga menggelar rapat teknis pada 6 Mei untuk mematangkan pelaksanaan di lapangan.
Program ini sekaligus menindaklanjuti arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait pentingnya validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, seluruh kecamatan telah melaksanakan rapat koordinasi sebagai persiapan teknis sebelum petugas diterjunkan ke lapangan.
Verifikasi dilakukan secara serentak agar proses berjalan efektif dan akuntabel.
“Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/05/2026).
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya proses verifikasi dan validasi DTSEN telah dilakukan pada Januari hingga April 2026.
Dari hasil analisis ditemukan sejumlah anomali atau ketidaksesuaian data yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan.
Kejanggalan tersebut bisa jadi benar terjadi, namun ada pula yang diduga tidak sesuai fakta.
“Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” jelasnya.
Menurut Agus, ground check menjadi tahapan penting untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat benar-benar valid.
Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan kondisi lapangan berdasarkan indikator utama yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Indikator tersebut meliputi tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan keluarga, hingga kondisi tempat tinggal warga.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap mampu menghasilkan basis data sosial ekonomi yang lebih bersih dan terpercaya.
Dengan data yang akurat, berbagai program bantuan dan anggaran pemerintah diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,