‎Gemblengan Kepemimpinan di Magelang, Ketua DPRD Bojonegoro Serap Nilai Anti-Korupsi

MAGELANG – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan retreat kepemimpinan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15 hingga 19 April 2026.

‎Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, kedisiplinan, serta integritas dalam menjalankan peran legislatif.

‎Kegiatan tersebut diikuti sejumlah peserta dari berbagai daerah dengan pendekatan pelatihan semi-militer.

‎Suasana pendidikan yang terstruktur memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta.

‎Hal ini diharapkan mampu membentuk karakter pemimpin yang tangguh dan berintegritas.

‎Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdullah Umar, S.Pd., mengungkapkan bahwa metode pelatihan ala taruna memberikan pembelajaran yang tidak biasa.

‎Ia menyebutkan bahwa aktivitas dimulai sejak pagi hari dengan agenda fisik seperti senam hingga latihan baris-berbaris.

‎Menurutnya, rutinitas tersebut mampu membangun disiplin waktu sekaligus ketahanan mental.

‎“Pengalaman ini sangat berharga dalam membentuk karakter kepemimpinan yang lebih kuat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

‎Selain pelatihan fisik, peserta juga mendapatkan materi dari kalangan instruktur militer dan akademisi.

‎Materi yang diberikan mencakup penguatan nilai Pancasila, sinergi antar lembaga, hingga pendidikan anti-korupsi.

‎Pembekalan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

‎Peserta didorong untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan.

‎Usai mengikuti kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan kinerja lembaga legislatif.

‎Fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

‎Dengan begitu, DPRD dapat semakin responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

‎Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

‎Melalui keikutsertaannya dalam retreat ini, Ketua DPRD Bojonegoro menunjukkan komitmen dalam pengembangan kapasitas diri dan institusi.

‎Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dan profesional.

‎Selain itu, nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata.

‎“Ini menjadi bekal penting untuk memperkuat integritas dan loyalitas dalam setiap pengambilan kebijakan publik,” tegasnya. (*)