‎DPRD Bojonegoro Evaluasi LKPJ 2025, Empat Komisi Soroti Kinerja OPD dan Pelayanan Publik

BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Komisi A, B, C, dan D menggelar rapat kerja intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (25/3/2026).

‎Agenda utama rapat ini adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025.

‎Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

‎Selain itu, forum ini juga menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program selama satu tahun anggaran.

‎Rapat kerja dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

‎Setiap komisi menghadirkan OPD mitra kerja untuk menggali informasi secara lebih detail dan mendalam.

‎Pendekatan ini dilakukan agar pembahasan lebih fokus dan sesuai dengan sektor yang menjadi tanggung jawab komisi.

‎Dengan demikian, evaluasi yang dihasilkan diharapkan lebih tajam dan tepat sasaran.

‎Pembahasan LKPJ ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna DPRD yang telah digelar sebelumnya.

‎Sekaligus, kegiatan ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

‎Dalam prosesnya, anggota dewan mencermati berbagai indikator kinerja yang telah dicapai OPD sepanjang tahun 2025.

‎Mulai dari pelaksanaan program hingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian utama.

‎Selain capaian kinerja, DPRD juga menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.

‎Sejumlah kendala dalam pelaksanaan program turut menjadi bahan diskusi antara dewan dan OPD terkait.

‎Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi isu penting yang terus didorong.

‎Hal ini dilakukan demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang optimal dari pemerintah daerah.

‎Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum fokus mengevaluasi kinerja OPD terkait administrasi dan regulasi.

‎Aspek ketertiban umum dan efektivitas pelayanan pemerintahan turut menjadi perhatian serius dalam pembahasan.

‎Sementara itu, Komisi B menitikberatkan pada sektor perekonomian daerah.

‎Pembahasan meliputi pertanian, perdagangan, hingga pengembangan sektor perindustrian.

‎Di sisi lain, Komisi C menyoroti sektor pembangunan dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

‎Program pembangunan jalan, jembatan, serta sarana publik lainnya dibahas secara rinci dalam forum tersebut.

‎Evaluasi dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal.

‎Sedangkan Komisi D fokus pada sektor kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

‎Komisi D juga membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang masih menjadi tantangan daerah.

‎Melalui dialog konstruktif, DPRD dan OPD saling bertukar pandangan untuk mencari solusi terbaik.

‎Berbagai masukan dan rekomendasi disampaikan sebagai bahan perbaikan ke depan.

‎Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas program yang dijalankan pemerintah daerah.

‎Hasil dari rapat kerja masing-masing komisi akan dibawa ke pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD.

‎Rekomendasi yang dihasilkan nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis daerah.

‎DPRD berharap evaluasi ini mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah secara menyeluruh.

‎Sekaligus memperkuat arah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Bojonegoro.

‎Dengan pembahasan yang komprehensif, LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 diharapkan memberi gambaran utuh.

‎Tidak hanya soal capaian, tetapi juga tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.

‎DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan demi kepentingan masyarakat.

‎Evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. (*)