‎PKB Kritisi P-APBD 2026 Bojonegoro, Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan SiLPA

BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bojonegoro menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026).

‎Pemandangan umum Fraksi PKB dibacakan oleh Diana Hargianti, S.E.

‎Fraksi PKB menegaskan sikap “kritis-konstruktif” dalam mengawal setiap perubahan anggaran agar tetap transparan, akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

‎PKB menyoroti penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp176,68 miliar atau 3,87 persen, sehingga menjadi sekitar Rp4,38 triliun.

‎Fraksi PKB juga mencatat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, mencapai 76,21 persen.

‎“Kami akan membedah setiap angka dan kebijakan secara mendalam guna memastikan pergeseran anggaran tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan benar-benar menjawab aspirasi publik,” tegasnya.

‎Pada sisi belanja, PKB mempertanyakan kenaikan Belanja Modal sebesar 47,77 persen menjadi Rp1,408 triliun.

‎Kenaikan tersebut dinilai perlu dijelaskan, terutama karena realisasi Belanja Modal hingga Juni 2026 masih rendah, yakni 4,44 persen atau sekitar Rp42,26 miliar.

‎PKB juga meminta penjelasan terkait kenaikan Belanja Modal Tanah sebesar 100,89 persen serta Peralatan dan Mesin sebesar 160,26 persen.

‎Pihaknya mengingatkan agar peningkatan belanja aset tidak mengurangi alokasi untuk pelayanan dasar masyarakat.

‎Selain itu, PKB mendesak Pemkab Bojonegoro memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara menyeluruh.

‎Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.

‎Di sektor pembiayaan, PKB mencermati kenaikan SiLPA sebesar Rp127,58 miliar.

‎Fraksi menilai tingginya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi kembali penumpukan anggaran akibat perencanaan dan pelaksanaan program yang kurang optimal.

‎PKB juga mendukung alokasi Dana Abadi Daerah sebesar Rp200 miliar sebagai langkah jangka panjang bagi stabilitas fiskal Bojonegoro.

‎Namun, Fraksi PKB menekankan pengelolaannya harus transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.

‎“Transparansi dan mekanisme pengelolaan yang akuntabel adalah harga mati agar dana ini tidak menjadi dana mengendap tanpa manfaat,” katanya.

‎Fraksi PKB menyatakan siap mendalami Raperda P-APBD 2026 melalui pembahasan di komisi dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro.

‎Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sebelum perubahan APBD ditetapkan. (Az)