BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bojonegoro menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026).
Pemandangan umum Fraksi PKB dibacakan oleh Diana Hargianti, S.E.
Fraksi PKB menegaskan sikap “kritis-konstruktif” dalam mengawal setiap perubahan anggaran agar tetap transparan, akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
PKB menyoroti penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp176,68 miliar atau 3,87 persen, sehingga menjadi sekitar Rp4,38 triliun.
Fraksi PKB juga mencatat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, mencapai 76,21 persen.
“Kami akan membedah setiap angka dan kebijakan secara mendalam guna memastikan pergeseran anggaran tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan benar-benar menjawab aspirasi publik,” tegasnya.
Pada sisi belanja, PKB mempertanyakan kenaikan Belanja Modal sebesar 47,77 persen menjadi Rp1,408 triliun.
Kenaikan tersebut dinilai perlu dijelaskan, terutama karena realisasi Belanja Modal hingga Juni 2026 masih rendah, yakni 4,44 persen atau sekitar Rp42,26 miliar.
PKB juga meminta penjelasan terkait kenaikan Belanja Modal Tanah sebesar 100,89 persen serta Peralatan dan Mesin sebesar 160,26 persen.
Pihaknya mengingatkan agar peningkatan belanja aset tidak mengurangi alokasi untuk pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, PKB mendesak Pemkab Bojonegoro memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
Di sektor pembiayaan, PKB mencermati kenaikan SiLPA sebesar Rp127,58 miliar.
Fraksi menilai tingginya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi kembali penumpukan anggaran akibat perencanaan dan pelaksanaan program yang kurang optimal.
PKB juga mendukung alokasi Dana Abadi Daerah sebesar Rp200 miliar sebagai langkah jangka panjang bagi stabilitas fiskal Bojonegoro.
Namun, Fraksi PKB menekankan pengelolaannya harus transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.
“Transparansi dan mekanisme pengelolaan yang akuntabel adalah harga mati agar dana ini tidak menjadi dana mengendap tanpa manfaat,” katanya.
Fraksi PKB menyatakan siap mendalami Raperda P-APBD 2026 melalui pembahasan di komisi dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro.
Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sebelum perubahan APBD ditetapkan. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,