‎Bojonegoro Percepat Digitalisasi Data Bansos, 264 Peserta Disiapkan Jadi Agen Perlinsos

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial.

‎Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi Perlinsos dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Pendopo Malowopati, Senin (24/8/2026).

‎Kegiatan tahap awal diikuti 214 pendamping PKH serta 50 ASN atau PLO Dinas Sosial.

‎Program ini menjadi bagian dari perluasan uji coba digitalisasi bansos 2026 di 109 kabupaten/kota, termasuk Bojonegoro.

‎Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pembaruan data harus dilakukan secara cepat dan menyesuaikan kondisi masyarakat di lapangan.

‎Menurutnya, perubahan kondisi sosial ekonomi warga perlu segera tercermin dalam data penerima bantuan.

‎Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mempercepat proses pemutakhiran sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.

‎“InsyaAllah nanti dengan sarana IKD ini akan ada percepatan dalam pemutakhiran data,” ujarnya.

‎Nurul menjelaskan, pendamping PKH, TKSK, dan petugas Dinas Sosial memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

‎Mereka diharapkan mampu memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi terkini.

‎Perubahan administrasi seperti pembentukan KK baru juga perlu diteliti agar tidak otomatis mengubah status kesejahteraan keluarga.

‎“Kita ingin data yang baik dan benar, data yang tepat sasaran, dan data yang tidak merugikan mereka yang seharusnya berhak,” tegasnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto menyebut sosialisasi tersebut merupakan tahap awal pembentukan agen Perlinsos.

‎Peserta mendapat pemahaman mengenai mekanisme digitalisasi, portal Perlinsos, registrasi, sanggah, serta pemanfaatan IKD.

‎Agen nantinya membantu masyarakat dalam proses registrasi, edukasi, hingga menyampaikan kendala yang ditemukan di lapangan.

‎“Harapannya pilar-pilar di Dinas Sosial bersama-sama memahami dan bisa melaksanakan kegiatan lanjutan terkait digitalisasi Perlinsos,” jelas Agus.

‎Pemkab Bojonegoro selanjutnya akan memperluas sosialisasi, termasuk kepada masyarakat terkait aktivasi IKD.

‎Digitalisasi diharapkan membuat pendataan, verifikasi, registrasi, dan pemutakhiran data bansos menjadi lebih cepat serta transparan.

‎Dengan data yang semakin akurat, penyaluran Program Sembako dan PKH diharapkan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.

‎Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah bantuan salah sasaran akibat data yang tidak lagi sesuai kondisi masyarakat. (*)