BOJONEGOROtimes.Id – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro turun langsung meninjau proyek eksplorasi migas Sumur Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) berjalan sesuai target.
Selain itu, dewan ingin memastikan keberadaan proyek memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Peninjauan lapangan itu merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bojonegoro.
Sebelumnya, Komisi B juga telah menggelar pertemuan dengan jajaran PT Pertamina EP Field Sukowati di Jakarta guna memperoleh penjelasan mengenai perkembangan proyek eksplorasi tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan kunjungan dilakukan karena sebelumnya pihaknya belum mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tahapan pekerjaan di Sumur Banyugeni.
Setelah memperoleh pemaparan dari Pertamina, Komisi B memandang perlu melakukan pengecekan langsung di lapangan.
”Dari hasil peninjauan, pembangunan fasilitas pendukung saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen. Kami ingin memastikan prosesnya benar-benar berjalan sesuai rencana,” ujar Sally.
Selain mengecek progres pembangunan, Komisi B memberikan perhatian terhadap keterlibatan masyarakat Bojonegoro dalam pelaksanaan proyek tersebut.
DPRD meminta agar perusahaan maupun kontraktor mengutamakan penggunaan vendor lokal, pelaku UMKM, serta tenaga kerja dari daerah sendiri.
Menurut Sally, proyek berskala nasional harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Berbagai kebutuhan operasional, mulai jasa konstruksi, katering, penginapan, laundry hingga penyedia logistik, diharapkan melibatkan pelaku usaha lokal.
”Kami mendukung penuh proyek strategis nasional ini, tetapi masyarakat Bojonegoro juga harus memperoleh manfaat melalui kesempatan kerja maupun berkembangnya usaha lokal,” tegasnya.
Komisi B juga mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam berbagai peluang kerja sama yang tersedia.
Dukungan penyediaan air bersih, infrastruktur maupun layanan lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari kontribusi BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya itu, DPRD berharap Pertamina dapat membagikan pengalaman serta pengetahuan di bidang migas kepada BUMD maupun sumber daya manusia lokal.
Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan masyarakat Bojonegoro di sektor energi terus meningkat.
”Harapan kami bukan hanya hasil gas yang dimanfaatkan, tetapi ilmu dan pengalaman juga diwariskan kepada masyarakat Bojonegoro agar SDM semakin siap bersaing,” kata Sally.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi B turut mengevaluasi aspek keselamatan kerja di area proyek.
Dewan menilai masih ada sejumlah titik yang berada dekat permukiman warga maupun lahan pertanian dan belum dilengkapi sistem pengamanan yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko apabila masyarakat tanpa sengaja memasuki kawasan proyek.
Karena itu, DPRD meminta Pertamina segera memperkuat sistem pengamanan dengan memasang pagar pembatas di seluruh area yang diperlukan.
”Keselamatan menjadi perhatian utama. Lokasi proyek berdekatan dengan sawah dan permukiman, sehingga pengamanan harus diperketat agar tidak terjadi kecelakaan,” ujar Sally.
Komisi B juga meminta seluruh kendaraan operasional proyek mematuhi standar keselamatan sehingga aktivitas pembangunan tidak mengganggu kenyamanan maupun keamanan masyarakat sekitar.
Seluruh potensi dampak sosial dan lingkungan juga diminta diantisipasi sejak dini.
Menurut Sally, pengalaman dari sejumlah proyek migas di daerah lain menunjukkan bahwa mitigasi harus dilakukan secara maksimal sebelum pengeboran dimulai.
Oleh sebab itu, Pertamina diminta aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar seluruh informasi dapat dipahami dengan baik.
Apabila di kemudian hari muncul dampak yang tidak dapat dihindari, DPRD meminta perusahaan menyiapkan mekanisme komunikasi dan kompensasi secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak sehingga persoalan dapat diselesaikan secara baik.
Selain persoalan teknis, Komisi B juga menyoroti pentingnya komunikasi antara Pertamina, kontraktor pelaksana dan pemerintah daerah.
Selama ini masih terdapat sejumlah informasi perkembangan proyek yang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada DPRD maupun Forkopimda.
”Komunikasi harus lebih terbuka sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang sama ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tutur Sally.
Komisi B juga berharap kebutuhan tenaga kerja pada setiap tahapan proyek dapat diinformasikan lebih awal.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan program pelatihan sehingga tenaga kerja lokal memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri migas.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja.
Menurutnya, kesiapan layanan kesehatan di lokasi proyek juga harus menjadi perhatian.
”Keselamatan harus menjadi prioritas. Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, kesiapan tenaga medis dan penanganan darurat di lokasi proyek juga harus dipastikan,” ujar Didik.
Komisi B DPRD Bojonegoro memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek eksplorasi Sumur Banyugeni.
Dewan berharap proyek strategis nasional tersebut selesai tepat waktu, mengedepankan keselamatan kerja, membuka peluang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM dan BUMD, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,