‎PJI Lamongan Temui Komisi A DPRD, Bahas Peran Media dan Transparansi APBD

LAMONGAN – Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPC PJI) Lamongan, Senin (25/5/2026).

‎Pertemuan tersebut berlangsung hangat dengan pembahasan utama mengenai penguatan sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

‎Audiensi dipimpin Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati didampingi Suherman, Fathoni, serta anggota dewan lainya.

‎Dari pihak PJI Lamongan hadir Ketua DPC PJI Ir Handoyo beserta jajaran pengurus harian organisasi.

‎Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan strategis terkait peran media di era keterbukaan informasi publik.

‎Ketua DPC PJI Lamongan, Ir Handoyo, mengatakan bahwa audiensi tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi kelembagaan, tetapi juga upaya membangun hubungan profesional antara media dan DPRD.

‎Menurutnya, keberadaan pers memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya pembangunan daerah agar tetap transparan dan tepat sasaran.

‎“Kami ingin membangun sinergi yang sehat antara DPRD dan insan media. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik,” ujar Handoyo.

‎Handoyo menjelaskan, sebelumnya PJI Lamongan juga telah melakukan audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

‎Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat komunikasi serta mendorong terciptanya penyampaian informasi yang edukatif, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat luas.

‎Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah, DPRD, dan media akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

‎Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus memahami kebijakan pemerintah secara lebih jelas.

‎Humas PJI Lamongan, Nuhan Ubed, menilai media saat ini memegang posisi strategis di tengah derasnya arus informasi digital.

‎Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, media juga berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat agar program pembangunan dapat tersampaikan dengan benar.

‎“Media harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi di sisi lain juga memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung pembangunan daerah secara positif,” kata Nuhan Ubed.

‎Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan di tengah perkembangan teknologi informasi.

‎Ia menilai profesionalisme jurnalis sangat diperlukan agar produk pemberitaan tetap faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

‎“Kami mendukung peningkatan kompetensi wartawan. Dokumen APBD adalah dokumen publik sehingga masyarakat berhak mengetahui dan mengaksesnya,” tegas Dimyati.

‎Dimyati juga menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan mitra kerja Komisi A DPRD Lamongan.

‎Terkait dukungan terhadap media, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada Kominfo sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

‎Ia turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian program di daerah.

‎Menurutnya, beberapa perubahan anggaran dapat dilakukan melalui peraturan bupati sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi nasional.

‎“Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memang berdampak pada daerah. Karena itu ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan melalui peraturan bupati sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

‎Anggota Komisi A DPRD Lamongan, Suherman, mengingatkan insan pers agar tidak kehilangan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

‎Ia menilai kritik yang disampaikan media kepada pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan kepentingan masyarakat.

‎“Wartawan harus tetap kritis sesuai fakta di lapangan. Jangan takut memberikan kritik kepada pemerintah selama itu demi kepentingan publik,” ujar Suherman.

‎Suherman juga meminta organisasi pers tidak hanya mengandalkan pendekatan proposal dalam membangun eksistensi.

‎Menurutnya, kualitas karya jurnalistik dan keberanian menyampaikan fakta secara objektif justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah.

‎“Kalau ingin dihargai, tunjukkan kualitas pemberitaan yang profesional. Jangan sampai organisasi pers kehilangan daya kritisnya, dan jika sudah dianggarkan untuk media, jangan mandul,” tambahnya.

‎Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Lamongan, Fathoni, menyampaikan dukungannya terhadap organisasi pers yang profesional dan kompeten.

‎Ia berharap PJI Lamongan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

‎“Kami mendukung keberadaan pers yang sehat dan profesional. PJI diharapkan mampu memperkuat kualitas jurnalis sekaligus membantu menangkal hoaks,” tandas Fathoni. (Az)