‎Raker Komisi B DPRD Bojonegoro, Puskesmas Dituntut Inovatif dan Tingkatkan Layanan

BOJONEGOROtimes.Id – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas se-Bojonegoro, Selasa (05/05/2026).

‎Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD itu membahas penguatan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendorong kontribusi terhadap pendapatan daerah.

‎Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menjelaskan bahwa status BLUD memberikan ruang fleksibilitas dalam tata kelola keuangan puskesmas.

‎Menurutnya, kewenangan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan pengelolaan anggaran berjalan transparan.

‎“Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kesehatan dasar. Dengan status BLUD, mereka juga dituntut mampu mengelola anggaran secara profesional tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lasuri.

‎Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Sutikno, menyoroti pentingnya membangun kemandirian puskesmas.

‎Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan agar masyarakat tidak selalu memilih rumah sakit sebagai tujuan utama berobat.

‎“Ini menjadi tantangan bersama. Jangan sampai masyarakat merasa pelayanan di puskesmas tidak berkembang sehingga lebih memilih rumah sakit. Harus ada inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” kata Sutikno.

‎Selain itu, Sutikno juga mengingatkan persoalan legalitas aset dan keterbatasan lahan yang dimiliki sejumlah puskesmas di Bojonegoro.

‎Menurutnya, kejelasan status tanah menjadi faktor penting agar rencana pembangunan fasilitas kesehatan ke depan tidak menemui hambatan hukum.

‎“Sebagian puskesmas lahannya masih terbatas. Legalitas aset harus dipastikan aman supaya pembangunan dan pengembangan layanan tidak terkendala di kemudian hari,” tambahnya.

‎Anggota Komisi B lainnya, Sally Atyasasmi, menekankan perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan layanan BPJS Kesehatan.

‎Ia menilai pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung integrasi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

‎“Setiap perubahan aturan wajib segera disosialisasikan. Kalau masyarakat memahami sistem layanan yang ada dan pelayanan puskesmas semakin baik, tentu minat berobat ke puskesmas akan meningkat,” jelas Sally.

‎Sementara itu, anggota DPRD Bojonegoro dr. Didik menilai keberhasilan puskesmas tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan.

‎Menurutnya, kondisi masyarakat yang semakin sehat justru menjadi indikator utama keberhasilan layanan kesehatan daerah.

‎“Pendapatan besar bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Jika masyarakat sehat dan angka kunjungan menurun karena kondisi kesehatan membaik, itu justru capaian yang positif,” tegas dr. Didik.

‎Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Doni, yang menyinggung capaian Universal Health Coverage (UHC) Bojonegoro yang telah mencapai 99 persen.

‎Meski demikian, ia meminta pemerintah tetap memperhatikan kondisi fisik sejumlah fasilitas kesehatan yang masih berdiri di atas lahan milik warga.

‎“Capaian UHC ini patut diapresiasi, tetapi persoalan bangunan puskesmas yang masih berada di tanah warga juga harus segera dituntaskan,” ujar Doni.

‎Mewakili Dinas Kesehatan Bojonegoro, Sekretaris Dinas Kesehatan Dwi Setyorini, S.KM., MHSM, memaparkan bahwa saat ini terdapat 35 puskesmas di Bojonegoro.

‎Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 puskesmas telah memiliki layanan rawat inap, sedangkan 9 lainnya masih melayani rawat jalan.

‎Ia juga menyampaikan perkembangan pembangunan RS Tanjungharjo dan RS Ngraho yang kini masih dalam tahap penyelesaian.

‎Menurutnya, Dinas Kesehatan akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh kepala puskesmas agar target layanan dan pendapatan dapat berjalan seimbang.

‎“Kami terus mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan, mulai dari ruang rawat inap hingga pelayanan laboratorium di tingkat kecamatan,” ungkap Dwi Setyorini.

‎Dalam kesempatan itu, Dwi juga menegaskan bahwa kader posyandu tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan edukasi kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).

‎“Kader posyandu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait stunting dan implementasi layanan primer,” tambahnya.

‎Menutup rapat kerja tersebut, pimpinan rapat meminta seluruh kepala puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan secara humanis kepada masyarakat.

‎Kemudahan dalam proses rujukan pasien juga menjadi perhatian agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan nyaman.

‎“Masyarakat yang datang berobat membutuhkan pelayanan terbaik. Walaupun ada efisiensi anggaran, pelayanan kesehatan kepada warga tidak boleh menurun dan harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. (Az)