‎Ribuan Aparatur Desa Bojonegoro Digembleng, Bupati Tekankan Validitas Data Bansos

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa, pendamping, serta penggiat desa tahun 2026.

‎Kegiatan ini berlangsung di Ruang Angling Dharmo dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola desa.

‎Fokus utama diarahkan pada peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

‎Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran desa dalam pembangunan yang tepat sasaran.

‎Sebanyak 1.051 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

‎Mereka terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga penggiat masyarakat.

‎Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026.

‎Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif dalam setiap sesi yang diberikan.

‎Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menjelaskan bahwa pelatihan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas aparatur desa.

‎Tujuannya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan.

‎Selain itu, kegiatan ini juga mendorong sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

‎Dengan demikian, implementasi program di lapangan dapat berjalan lebih efektif.

‎Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, secara langsung membuka kegiatan tersebut.

‎Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial.

‎Menurutnya, permasalahan yang kerap muncul selama ini berakar dari data yang belum sepenuhnya akurat.

‎”Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka yang masuk harus benar-benar valid, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran dan tepat waktu.

‎Selain itu, bantuan yang diberikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

‎Pembaruan data secara berkala menjadi hal penting untuk meminimalisir kesalahan distribusi.

‎Integrasi data antarinstansi juga perlu diperkuat agar penyaluran semakin optimal.

‎Di sisi lain, Bupati turut menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan desa dan pelestarian lingkungan.

‎Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan dampak terhadap alam.

‎Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan plastik perlu terus ditingkatkan.

‎”Jangan sampai pembangunan desa mengabaikan lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa berdampak pada hilangnya sumber air,” ujarnya.

‎Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai perangkat daerah.

‎Di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

‎Materi yang disampaikan mencakup penguatan sistem data kesejahteraan sosial hingga strategi penyaluran bansos.

‎Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

‎Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa semakin siap menjalankan tugas secara profesional.

‎Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

‎Kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa juga diharapkan semakin solid.

‎Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. (Prokopim)