‎Study Tour SMAN 3 Bojonegoro Dinilai Abaikan Kondisi Ekonomi Siswa, Wali Murid Gelisah

BOJONEGOROtimes.Id – Rencana study tour ke Bali yang digelar SMA Negeri 3 Bojonegoro justru memantik kritik keras dari wali murid.

‎Kegiatan yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran di luar kelas kini dinilai berubah arah menjadi beban finansial.

‎Sejumlah orang tua mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah kondisi ekonomi yang tidak merata.

‎“Study tour itu bagus, tapi jangan sampai jadi beban yang memaksa,” ujar salah satu wali murid, Senin (6/4/2026).

‎Keluhan muncul karena sebagian wali murid merasa tidak memiliki ruang untuk menolak.

Mereka mengaku sudah terlanjur menandatangani persetujuan sehingga terjebak dalam situasi sulit.

‎Tidak sedikit yang akhirnya memilih mencari pinjaman demi memenuhi biaya keberangkatan.

‎“Kami sebenarnya keberatan, tapi sudah tanda tangan, akhirnya terpaksa cari pinjaman,” ungkap wali murid lainnya.

‎Masalah semakin kompleks ketika muncul kendala pengembalian dana bagi siswa yang batal berangkat.

Beberapa orang tua mengaku kesulitan menarik kembali uang yang telah disetorkan ke pihak sekolah.

‎Dana disebut telah dialokasikan ke travel, sehingga proses pengembalian tidak mudah.

‎“Katanya uang sudah masuk ke travel, jadi tidak bisa ditarik penuh,” keluh seorang wali murid.

‎Di sisi lain, beredar informasi adanya syarat pelunasan kewajiban sekolah sebelum siswa bisa ikut study tour.

Kondisi ini memicu dugaan adanya tekanan tidak langsung terhadap siswa dan orang tua.

‎Bagi keluarga kurang mampu, situasi tersebut dinilai semakin memberatkan dan tidak sensitif secara sosial.

‎“Kalau belum lunas, anak jadi tidak enak, seperti ada tekanan,” kata salah satu orang tua.

‎Sorotan lain mengarah pada dugaan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk biaya study tour.

Padahal, bantuan tersebut seharusnya difokuskan untuk menunjang kebutuhan pendidikan dasar siswa.

‎Jika benar digunakan untuk kegiatan non-esensial, hal ini dinilai menyimpang dari tujuan program.

‎“Anak saya dapat PIP, jadi itu yang diandalkan untuk biaya,” ujar wali murid.

‎Pihak sekolah melalui humas Farid menyatakan bahwa kegiatan study tour tidak dilarang oleh Pemprov Jawa Timur.

Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak boleh bersifat memaksa terhadap siswa.

‎Pernyataan ini justru memicu pertanyaan karena kondisi di lapangan dinilai berbeda.

‎“Tidak ada larangan, yang penting tidak memaksa,” jelas Farid saat dikonfirmasi.

‎Lebih jauh, pernyataan terkait biaya pendidikan juga menuai perhatian publik.

Sekolah menyebut bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa.

‎Hal ini dianggap bertolak belakang dengan semangat program BPOPP yang meringankan beban biaya sekolah.

‎“Pendidikan tidak sepenuhnya gratis,” ungkap perwakilan sekolah.

‎Meski polemik terus bergulir dan kritik semakin tajam, kegiatan study tour tetap dijalankan sesuai rencana.

Situasi ini memunculkan kesan bahwa aspirasi wali murid belum sepenuhnya diakomodasi.

‎Publik pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

‎“Kami berharap ada solusi, bukan sekadar jalan terus,” tegas salah satu orang tua.

‎Masyarakat kini mendorong Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro untuk turun tangan.

Pengawasan dinilai penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

‎Transparansi pengelolaan dana, termasuk penggunaan bantuan seperti PIP, menjadi tuntutan utama.

‎“Harus ada audit dan keterbukaan, supaya tidak merugikan siswa,” kata warga.

‎Hingga berita ini ditulis, pihak Cabang Dinas Pendidikan melalui Kasi SMA, Devi Yuniar, belum memberikan keterangan resmi.

Ketiadaan respons ini semakin memperkuat tanda tanya publik terhadap polemik yang berkembang.

‎Masyarakat berharap ada penjelasan yang tegas dan berpihak pada kepentingan siswa.

‎“Jangan sampai masalah ini dibiarkan tanpa kejelasan,” tutup salah satu wali murid. (*)