‎Paripurna LKPJ Bupati 2025, DPRD Bojonegoro Tekankan Pengawasan dan Solusi Banjir

BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 pada Jumat (27/3/2026).

‎Agenda ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

‎Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan perannya dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan ketentuan.

‎Hadir dalam kegiatan, Bupati dan Wabup, Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, Kepala BUMD, serta para undangan lain.

‎Mitro’atin, sebagai perwakilan DPRD Bojonegoro menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap laporan yang disampaikan oleh kepala daerah.

‎Proses tersebut mencakup evaluasi capaian pembangunan serta pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

‎Ia menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi konstitusionalnya secara maksimal dalam mengawal kebijakan publik.

‎“DPRD telah mencermati progres pembangunan yang dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.

‎Dalam hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis yang dituangkan dalam keputusan resmi.

‎Mitro’atin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan.

‎Meski demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya perbaikan di sejumlah sektor agar hasilnya lebih optimal.

‎“Kami menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan kepada Bupati atas kerja yang telah dilakukan,” tambahnya.

‎Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan DPRD adalah pembukaan kembali program beasiswa Scientis.

‎Program ini dinilai penting sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa berprestasi di Bojonegoro.

‎DPRD memandang investasi di sektor pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan.

‎“Beasiswa Scientis perlu segera diaktifkan kembali sebagai bentuk apresiasi bagi generasi berprestasi,” kata Mitro’atin.

‎Selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

‎Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum diminta tidak hanya berperan sebagai verifikator, tetapi juga melakukan pengawasan secara langsung.

‎Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan.

‎“Pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

‎Permasalahan infrastruktur turut menjadi perhatian serius DPRD, terutama terkait kondisi jalan nasional yang mengalami kerusakan.

‎DPRD mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk penanganan lebih lanjut.

‎Kondisi jalan yang memburuk dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

‎“Perlu komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar penanganan jalan nasional bisa segera dilakukan,” ungkapnya.

‎DPRD juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kontraktor agar proyek pembangunan selesai tepat waktu.

‎Selain itu, peran konsultan pengawas harus dioptimalkan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.

‎Hal ini menjadi langkah preventif agar tidak terjadi keterlambatan maupun hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar.

‎“Kinerja pengawasan harus ditingkatkan agar proyek berjalan tepat waktu dan berkualitas,” ujarnya.

‎Isu banjir di wilayah perkotaan Bojonegoro juga masuk dalam rekomendasi DPRD untuk segera ditangani secara serius.

‎Pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret guna mengurangi dampak yang kerap dirasakan masyarakat.

‎Selain itu, percepatan penyelesaian ganti rugi lahan Waduk Karangnongko juga menjadi perhatian.

‎Proyek tersebut dinilai penting sebagai solusi jangka panjang menghadapi kekeringan saat musim kemarau.

‎Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan yang diberikan.

‎Ia menilai pandangan dan rekomendasi dewan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.

‎Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah.

‎“Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan, saran, dan dukungan yang telah disampaikan oleh DPRD,” ucapnya.

‎Bupati juga menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.

‎Ia berharap adanya titik temu dalam setiap pembahasan sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

‎Menurutnya, LKPJ dan pembahasan raperda merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

‎“Masukan DPRD akan kami jadikan dasar untuk memperkuat kebijakan dan komitmen pembangunan daerah,” pungkasnya. (Az)