‎Bojonegoro Naik Peringkat, Bukti Percepatan Penurunan Stunting

BOJONEGOROtimes.Id – Upaya serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menurunkan angka stunting membuahkan hasil yang menggembirakan.

‎Berdasarkan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Bojonegoro berhasil menempati posisi ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

‎Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana Bojonegoro masih berada di peringkat ke-27.

‎Tidak hanya itu, skor penilaian kinerja juga mengalami lonjakan, dari sebelumnya 109 poin menjadi 129 poin.

‎Penilaian ini dilakukan secara objektif dengan mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, serta indikator yang terukur.

‎Hasil ini sekaligus menjadi bukti komitmen dan keseriusan Pemkab Bojonegoro dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting.

‎Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

‎”Intervensi spesifik difokuskan melalui Dinas Kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita stunting, balita kurang gizi, balita gizi buruk, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Selain itu, kami juga memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri sebagai upaya mencegah stunting sejak dini dengan mempersiapkan calon ibu yang sehat,” terangnya, Rabu (25/6/2025).

‎Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa di antaranya:

‎DP3AKB melalui program keluarga berencana (KB) untuk pasangan usia subur berisiko tinggi, serta pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader kesehatan, tenaga medis, dan PKK untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.

‎Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) dengan program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dan Gerimis Madu (Gerakan Minum Susu dan Makan Daging) untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat.

‎Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lewat program pangan lestari yang mendorong ketersediaan bahan pangan lokal untuk mendukung PMT.

‎DPKPCK yang berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi.

‎Dinas Pendidikan dengan edukasi kesehatan dan gizi melalui sekolah dan program Bunda PAUD yang menyasar orang tua siswa PAUD.

‎Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penimbangan rutin balita di Posyandu setiap bulan juga menjadi kunci penting untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini potensi stunting baru.

‎Ninik berharap, melalui langkah terintegrasi ini, angka prevalensi stunting di Bojonegoro dapat terus ditekan dan tidak ada lagi kasus stunting baru.

‎”Kuncinya adalah sinergi semua pihak terus ditingkatkan. Selain itu, edukasi tentang gizi juga harus terus digencarkan agar masyarakat semakin paham pentingnya pemenuhan gizi, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” pungkasnya.

‎Penanganan stunting sendiri menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (Az)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *