BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD pada Selasa 3 Juni 2025, di gedung DPRD Bojonegoro. Serta sorotan diberbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari pendapatan, belanja, hingga strategi pengentasan kemiskinan.
Dalam penyampaianya, Wahono mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit daerah.
Anggaran dari BLUD bersifat otonom dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan BLUD itu sendiri.
Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor lain yang berpotensi mendongkrak PAD seperti pajak daerah, terus menjadi perhatian.
“Pemkab telah melaksanakan berbagai upaya optimalisasi penerimaan, seperti penguatan basis data pajak, layanan keliling Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), program Warga Agen Pajak (WAP), serta perluasan basis data pajak kendaraan bermotor,” demikian Bupati mengatakan.
Bupati Wahono juga menyampaikan komitmennya terhadap penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai potensial mendongkrak pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa.
”Semua ini dilakukan dengan memperhatikan potensi riil dan kondisi makro ekonomi,” jelasnya.
Terkait masih adanya program yang belum terealisasi, Wahono menjelaskan hal tersebut bisa disebabkan oleh kendala teknis dan waktu.
Namun di tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan program-program tersebut secara maksimal dan merata hingga tingkat desa.
Dalam sektor belanja, dijelaskan bahwa belanja subsidi hanya terealisasi sebesar 13,38 persen.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi subsidi bunga pinjaman mikro dan ultra mikro bagi peserta program Kartu Pedagang Produktif, dan realisasinya disesuaikan dengan jumlah pengajuan dari BPR Bojonegoro selaku mitra bank.
Sektor pendidikan dan infrastruktur juga turut menjadi perhatian.
Pemkab mencatat telah melakukan rehabilitasi sebanyak 34 ruang kelas untuk jenjang SD dan SMP pada tahun 2024.
Selain itu, alokasi Dana BOS Daerah (BOSDA) dialihkan untuk pengadaan peralatan sekolah, menyusul pengangkatan guru tidak tetap (GTT) menjadi PPPK.
Dalam menjawab pandangan Fraksi Demokrat terkait kesejahteraan masyarakat, Bupati menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Bojonegoro tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 11,6 persen, atau turun 0,49 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
”Penurunan ini ditempuh melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pendataan mandiri juga dilakukan melalui program Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) yang mencatat 46.106 kepala keluarga miskin,” terang Wahono.
Pada bidang kesehatan, Wahono menegaskan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh warga Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan gratis yang dibiayai dari APBD.
Terakhir, menanggapi pertanyaan terkait tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Bupati menyatakan telah terjadi penurunan SiLPA sebesar Rp 862 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Tanggapan ini diharapkan menjadi dasar pembahasan lanjutan bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Sebagai informasi, Rapat Paripuna tersebut dihadiri oleh Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Bojonegoro, Kepala BUMD, serta para undangan. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,