BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Kabupaten Bojonegoro mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak mengulang kegagalan merealisasikan program yang telah dianggarkan.
Evaluasi kegiatan tahun 2026 menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027, terutama untuk memastikan setiap program memiliki kesiapan dan dapat dilaksanakan tepat waktu.
Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun anggaran.
Program yang belum memiliki kesiapan teknis maupun kemampuan pelaksanaan dinilai tidak perlu dipaksakan masuk dalam APBD.
Peringatan tersebut disampaikan saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala OPD, Rabu (11/11/2026).
Agenda rapat di Ruang Badan Anggaran DPRD itu membahas Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Dalam forum tersebut, Abdulloh Umar juga meminta TAPD menjelaskan secara terperinci penyesuaian anggaran berdasarkan surat Bupati Bojonegoro tertanggal 11 November 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada perubahan angka, melainkan harus menyentuh kepastian pelaksanaan program.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah lambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan berpotensi menumpuk menjelang akhir tahun.
Seluruh OPD diminta menyiapkan kebutuhan administrasi dan teknis lebih awal agar kegiatan bisa langsung berjalan setelah APBD ditetapkan.
“Jangan sampai anggaran sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya justru tersendat. Kami ingin setiap OPD sudah memiliki perencanaan teknis dan langkah kerja yang jelas sejak awal tahun,” tegas Abdulloh Umar.
Ia mencontohkan adanya kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada 2026 yang telah masuk perencanaan, tetapi akhirnya tidak terlaksana.
Kejadian tersebut menjadi catatan agar pemerintah daerah lebih cermat mengukur kemampuan setiap OPD sebelum menetapkan program.
Selain persoalan realisasi, DPRD juga menyoroti kelengkapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Abdulloh meminta seluruh OPD segera menyerahkan dokumen tersebut secara utuh agar Banggar dapat mengkaji sasaran kegiatan, kebutuhan biaya, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan.
Ia bahkan menegaskan pembahasan anggaran tidak akan dilanjutkan apabila masih ada OPD yang belum menyerahkan RKA secara lengkap.
Kelengkapan dokumen dinilai menjadi syarat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD.
“Setiap usulan harus bisa dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang lengkap. DPRD perlu mengetahui secara jelas apa yang akan dikerjakan, berapa anggarannya, dan bagaimana target hasilnya,” ujarnya.
Abdulloh berharap APBD Bojonegoro 2027 tidak sekadar menjadi kumpulan daftar kegiatan dan angka anggaran.
Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki target terukur, serta didukung kesiapan pelaksanaan yang realistis.
Sekretaris Daerah bersama TAPD juga diminta mengoordinasikan seluruh OPD agar pembenahan perencanaan berjalan menyeluruh.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan Sekda atas berbagai catatan dan masukan dari Banggar DPRD.
Evaluasi tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disahkan.
DPRD Bojonegoro menginginkan setiap program benar-benar terlaksana, sehingga anggaran daerah memberikan hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. (Az)
