BOJONEGOROtimes.Id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mulai menyusun strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun ke depan melalui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Langkah tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik I yang digelar di Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Sekretaris DLH Bojonegoro, Sahid, mengatakan penyusunan RPPLH menjadi landasan penting untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Bojonegoro memiliki potensi ekonomi besar dari sektor migas, pertambangan, pertanian, dan kehutanan.
Namun, daerah ini juga menghadapi persoalan lingkungan, mulai dari defisit air, ancaman banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, kerusakan hutan jati, hingga peningkatan volume sampah dan limbah.
Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
Pembangunan ekonomi dan industri diharapkan tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem serta kualitas lingkungan bagi masyarakat.
Konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” jelas Ema.
Penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengamanatkan RPPLH kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat Juni 2028.
Melalui perencanaan jangka panjang ini, Pemkab Bojonegoro berharap kebijakan pembangunan sektor ekonomi, industri, pertanian, dan tata ruang dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. (*)
