BOJONEGOROtimes.Id – Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PKB, H. Sutikno, S.Pd.I., M.AP., menggelar reses Masa Sidang II 2026 di Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Selasa (25/8/2026) malam.
Forum tersebut diikuti masyarakat dari Dapil IV yang meliputi Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar.
Reses menjadi kesempatan warga menyampaikan persoalan sekaligus usulan pembangunan secara langsung kepada wakil mereka di legislatif.
Berbagai aspirasi yang muncul mencakup kesehatan, pertanian, insentif keagamaan, hingga kebutuhan infrastruktur.
Sutikno mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, pertemuan langsung dengan konstituen penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian pada 2026 serta harus menyesuaikan sejumlah program pemerintah pusat.
“Reses ini menjadi kesempatan kami bertemu langsung dengan konstituen. Aspirasi masyarakat akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, keberlanjutan insentif bagi guru madin, guru TPQ, serta modin perempuan turut menjadi perhatian.
Sutikno menyebut anggaran untuk program tersebut tetap berlanjut dalam APBD Induk 2026 setelah melalui pembahasan eksekutif dan legislatif.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan kepesertaan KIS yang dinilai belum sepenuhnya aktif bagi seluruh anggota keluarga.
“Alhamdulillah, dalam pembahasan APBD Induk 2026, anggaran untuk program insentif guru madin, guru TPQ, dan modin perempuan tetap berlanjut,” tegasnya.
Warga juga mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi yang masih menjadi persoalan bagi petani di lapangan.
Sutikno menegaskan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah agar penyaluran pupuk dapat semakin tepat sasaran.
Ia menyampaikan bahwa kendala pupuk tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga bisa terjadi pada mekanisme distribusi dan persyaratan penerima.
“Kalau ada persoalan di lapangan, akan kami tampung dan sampaikan kepada pemerintah,” katanya.
Untuk sektor infrastruktur dan kebutuhan air, Sutikno menyampaikan adanya program pembangunan sumur bor di wilayah Kedungadem.
Pada 2026, anggaran sekitar Rp4,8 miliar dialokasikan untuk pembangunan sumur bor di 92 titik.
Program tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pertanian.
Ia pun meminta warga terus menyampaikan persoalan agar dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Sutikno menegaskan pintu komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka meski kegiatan reses telah selesai.
Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bagian dari bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
“Silakan kalau ada persoalan atau usulan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disampaikan. Tugas kami adalah membawa aspirasi itu untuk diperjuangkan,” pungkasnya. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,