‎PDI-P Ungkap Catatan Penting P-APBD Bojonegoro 2026, Tekankan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati tentang Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

‎Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (26/8/2026). Pandangan tersebut dibacakan oleh Erix Maulana Heri Kiswanto.

‎Fraksi PDI-P menekankan agar penyusunan P-APBD berpedoman pada kewenangan daerah, kemampuan pendapatan, aturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

‎PDI Perjuangan juga meminta agar P-APBD 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang maupun reses anggota DPRD.

‎Program dan belanja daerah diharapkan diarahkan pada kebutuhan pokok serta prioritas masyarakat Bojonegoro.

‎“Setiap rupiah yang dianggarkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Bojonegoro haruslah berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.

‎Fraksi PDI-P turut mendorong eksekutif berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah tertuang dalam laporan Badan Anggaran mengenai Perubahan KUA-PPAS 2026.

‎Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil bersama antara legislatif dan eksekutif.

‎Selain itu, belanja daerah diminta mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

‎Proyeksi pendapatan juga harus disusun berdasarkan asumsi dasar makro dan mikro yang realistis.

‎PDI Perjuangan optimistis perubahan anggaran 2026 dapat memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

‎Fraksi tersebut berharap perubahan sektor belanja memberikan dampak positif terhadap kinerja APBD dan pembangunan Bojonegoro.

‎“Fraksi PDI Perjuangan mendorong untuk dilakukannya pembahasan Raperda pada tingkat selanjutnya guna mendetailkan proses-proses yang akan dijalankan,” katanya.

‎Dengan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendorong pembahasan Raperda P-APBD 2026 ke tahap berikutnya.

‎Pembahasan diharapkan dapat memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro. (Az)