BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi disampaikan Annafiy Aisya Sahila, S.H., dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (26/8/2026).
Fraksi Golkar mencermati pendapatan daerah yang turun dari Rp4,566 triliun menjadi Rp4,389 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik dari Rp1,086 triliun menjadi Rp1,106 triliun.
Kenaikan PAD tersebut dinilai positif, namun belum cukup mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
“Peningkatan sebesar 1,81 persen belum cukup untuk menjawab persoalan fundamental mengenai kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Golkar juga mempertanyakan penurunan target pajak daerah sebesar Rp8,418 miliar.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan penyebab penurunan sekaligus menyusun strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi, perluasan basis pajak, optimalisasi aset daerah, UMKM, pariwisata, perdagangan, jasa, parkir dan reklame.
Sorotan lain diarahkan pada realisasi belanja daerah yang hingga Juni 2026 baru mencapai 25,51 persen.
Lebih khusus, realisasi belanja modal hanya 4,44 persen, padahal dalam P-APBD belanja modal dinaikkan dari Rp952,938 miliar menjadi Rp1,408 triliun atau meningkat 47,77 persen.
Pihaknya meminta kenaikan belanja modal diikuti perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan daftar kegiatan, lokasi, nilai anggaran, target penyelesaian serta manfaat langsung bagi masyarakat agar penambahan anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan.
“Penambahan anggaran tidak otomatis berarti peningkatan kualitas pembangunan,” tegasnya.
Fraksi Golkar mendorong belanja modal diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan dan jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi serta fasilitas pelayanan publik.
Selain pembangunan baru, pemeliharaan infrastruktur yang telah ada juga dinilai perlu diperkuat.
Ia juga turut menyoroti penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan dalam P-APBD 2026 naik dari Rp1,945 triliun menjadi Rp2,073 triliun atau bertambah sekitar Rp127,589 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Bojonegoro mengevaluasi sumber SiLPA secara rinci, terutama yang berasal dari efisiensi, kegiatan tidak terlaksana, keterlambatan kegiatan, pelampauan pendapatan maupun dana yang wajib dicadangkan.
Evaluasi tersebut penting agar SiLPA tidak terus muncul akibat lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut P-APBD 2026.
Dukungan diberikan dengan catatan seluruh pertanyaan, kritik dan rekomendasi fraksi dijawab secara substantif serta ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama DPRD dan Pemkab Bojonegoro.
Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah yang kritis, konstruktif dan solutif. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,