‎Bupati dan DPRD Kompak, Bojonegoro Kembali Sabet Opini WTP dari BPK

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

‎Hal tersebut ditandai dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

‎Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).

‎Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar hadir secara langsung menerima laporan hasil pemeriksaan yang menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah.

‎Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

‎Penilaian dilakukan secara objektif melalui mekanisme pengawasan dan telaah berjenjang untuk memastikan kualitas serta independensi proses audit yang dilaksanakan.

‎“Opini WTP bukanlah penghargaan yang harus dibanggakan secara berlebihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik,” ujarnya.

‎Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian dari 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun ini.

‎Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

‎Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa opini WTP hanya menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan data historis yang diperiksa.

‎Predikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan mutlak bahwa seluruh aktivitas pemerintahan sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

‎“Karena itu, pengawasan internal harus terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” tegas Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur.

‎Pemkab Bojonegoro diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Prokopim)