BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi disampaikan Sudjono dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (26/8/2026).
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan target Pendapatan Daerah sebesar Rp176,68 miliar atau 3,87 persen menjadi Rp4,38 triliun.
Penurunan tersebut dinilai perlu menjadi alarm bagi Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan inovasi pendapatan daerah.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus melakukan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan teknologi informasi guna meminimalisir potential losses akibat kebocoran pungutan,” jelasnya.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat mencatat total Belanja Daerah dalam P-APBD 2026 dirasionalisasi menjadi Rp6,25 triliun.
Fraksi meminta belanja modal, khususnya tanah, dapat direalisasikan secara optimal agar tidak berujung menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fraksi Demokrat juga menyoroti meningkatnya alokasi belanja modal sebesar 47,77 persen atau bertambah Rp455,19 miliar.
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, irigasi, dan gedung pemerintahan didukung, namun harus diimbangi kualitas pekerjaan serta penyelesaian tepat waktu.
Sorotan lain diarahkan pada SiLPA yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2,07 triliun.
Fraksi Demokrat menilai tingginya SiLPA perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pelampauan pendapatan maupun keterlambatan penyerapan belanja.
“Kami mendesak eksekutif untuk memperbaiki sistem perencanaan pengadaan barang/jasa dan tata kelola pelaksanaan agar anggaran tidak terlalu banyak mengendap sebagai SiLPA di akhir tahun,” katanya.
Fraksi Demokrat turut meminta evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran 2026.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah, termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti pengurangan anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat rentan sebesar Rp15,2 miliar.
Mereka meminta perlindungan bagi buruh tani, pedagang keliling, ojek, dan pekerja informal tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini, tidak seharusnya justru dilakukan pencabutan kepesertaan BPJS bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Menghadapi kekeringan ekstrem tahun ini, Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Bojonegoro segera melakukan mitigasi untuk menjaga ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, serta mencegah potensi kebakaran.
Secara umum, fraksi menyetujui Nota Keuangan P-APBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya dengan tetap memperhatikan seluruh catatan yang disampaikan. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,