‎93 Desa di Bojonegoro Berpotensi Kekeringan, Wabup  Siapkan Langkah Antisipatif

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang tahun ini yang diprediksi berdampak luas.

‎Upaya ini difokuskan pada sektor pertanian serta ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan.

‎Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang melibatkan berbagai unsur.

‎Kegiatan berlangsung di Ruang Angling Dharma dengan menghadirkan pemangku kepentingan desa, Rabu (22/4/2026).

‎Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, hadir langsung memberikan arahan strategis kepada peserta.

‎Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini untuk menghadapi perubahan cuaca ekstrem.

‎Pemerintah daerah berharap sinergi semua pihak dapat meminimalkan dampak kemarau yang diprediksi cukup panjang.

‎Dalam pemaparannya, Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa fenomena El Nino berpotensi memicu musim kering berkepanjangan.

‎Kondisi ini diperkirakan mulai terasa pada akhir Mei dan mencapai puncaknya di Agustus hingga September 2026.

‎Ia menyebutkan bahwa dampak dari kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh seluruh elemen.

‎Pemerintah telah melakukan pemetaan wilayah yang rawan terdampak kekeringan.

‎Hasilnya, terdapat puluhan desa yang masuk kategori rentan terhadap krisis air. Hal ini menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih terarah.

‎“Kita harus siap sejak sekarang karena dampaknya bisa luas, terutama bagi desa-desa yang rentan kekeringan,” ujar Nurul Azizah.

‎Sebagai bagian dari strategi, percepatan masa tanam menjadi salah satu langkah utama yang didorong pemerintah daerah.

‎Petani diimbau memanfaatkan periode Maret hingga Mei untuk menanam padi.

‎Tujuannya agar masa panen dapat berlangsung sebelum puncak kemarau tiba.

‎Dengan cara ini, risiko gagal panen dapat ditekan semaksimal mungkin.

‎Selain itu, petani juga diarahkan untuk tidak bergantung pada satu jenis tanaman saja.

‎Diversifikasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

‎“Tanaman seperti jagung dan tembakau bisa menjadi alternatif karena lebih tahan terhadap kondisi kering,” jelasnya.

‎Di sisi lain, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian serius dalam forum tersebut.

‎Sejumlah perwakilan desa mengusulkan pembangunan sumur bor serta pemanfaatan sumber air lokal.

‎Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pasokan air tetap tersedia saat musim kemarau berlangsung.

‎Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.

‎Upaya ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan sebagai solusi berkelanjutan.

‎Ketersediaan air menjadi faktor vital bagi kehidupan masyarakat desa.

‎“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dropping air, perlu solusi jangka panjang berbasis potensi lokal,” tegas Wabup.

‎Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam menghadapi potensi kekeringan.

‎Setiap kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

‎Kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan langkah ini.

‎Tanpa kerja sama yang solid, penanganan tidak akan berjalan optimal.

‎Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif berkontribusi dalam upaya mitigasi.

‎Dengan demikian, dampak kemarau dapat ditekan secara signifikan.

‎“Kita harus bergerak bersama dengan perencanaan matang agar dampaknya bisa diminimalkan,” tambahnya.

‎Selain membahas isu kekeringan, kegiatan ini juga difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa.

‎Salah satunya terkait akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

‎Penguatan peran desa dinilai penting dalam mendukung program pemerintah daerah.

‎Aparatur desa diharapkan mampu bekerja lebih profesional dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

‎Tak hanya itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam kegiatan ini.

‎Hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem di tengah perubahan iklim.

‎Dengan peningkatan kapasitas ini, desa diharapkan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depan.

‎Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis mampu menghadapi ancaman kemarau panjang tahun 2026.

‎Kesiapan yang matang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan dan air bersih.

‎Langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Desa-desa didorong untuk lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

‎Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menghadapi situasi ini.

‎Upaya bersama diyakini mampu mengurangi risiko yang ditimbulkan.

‎Dengan strategi yang tepat, Bojonegoro diharapkan mampu melewati musim kemarau panjang dengan kondisi yang tetap terkendali. (Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *