BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan keterbukaan informasi.
Upaya ini diwujudkan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Sesi I Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (20/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat.
Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola informasi publik.
Bimtek ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat OPD hingga perwakilan pemerintah desa.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan peran PPID dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas melalui keterbukaan informasi.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah harus mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus cepat dan tepat sesuai kebutuhan publik.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi yang konsisten.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
“Pelayanan terbaik, informasi yang cepat dan tepat, serta kepercayaan masyarakat harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh peserta untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut aparatur pemerintah untuk semakin adaptif.
Ia menilai, perubahan regulasi dan dinamika kebutuhan masyarakat harus direspons dengan cepat.
Momentum Bimtek ini, menurutnya, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana pengembangan kompetensi.
“Terus belajar dan manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Setyo Budi Wibowo menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, peran PPID sangat strategis dalam memastikan informasi dapat dikelola dan disampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Di tengah perkembangan media digital, kebutuhan informasi publik semakin beragam.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap informasi yang diterima.
Oleh karena itu, PPID harus mampu menjadi garda terdepan dalam penyediaan data yang valid.
“PPID memiliki peran penting karena paling memahami data dan informasi di lingkup kerjanya masing-masing,” jelasnya.
Bimtek ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan cakupan peserta yang cukup luas.
Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh 72 peserta yang terdiri dari sekretaris OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Sementara pada hari kedua, kegiatan akan digelar di Pendopo Malowopati dengan melibatkan 430 sekretaris desa sebagai PPID desa.
Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjangkau hingga tingkat desa.
Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik dapat merata di seluruh wilayah Bojonegoro.
Sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa menjadi kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal.
Adapun capaian keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika.
Pada tahun 2023, nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP mencapai skor 86,58 dengan kategori “Menuju Informatif”.
Namun pada 2024, terjadi penurunan signifikan dengan skor 28,69 yang masuk kategori “Tidak Informatif”.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Di tahun 2025, Bojonegoro berhasil bangkit dengan meraih skor 98,7 sekaligus ditetapkan sebagai “Zona Informatif”.
“Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama seluruh OPD dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,