BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan, Rabu (4/3/2026).
Langkah ini diambil setelah banyaknya masukan, kritik, serta aduan masyarakat terkait kualitas menu yang diterima para siswa.
Audiensi berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro dan dipimpin Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar serta Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati.
Dalam forum tersebut, DPRD menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk membahas evaluasi program.
Di antaranya perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar program nasional tersebut berjalan lebih optimal di daerah.
“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujar Ahmad Supriyanto.
Ia menegaskan, selama Ramadan penyusunan menu MBG harus tetap memperhatikan kecukupan gizi siswa.
Selain itu, waktu konsumsi juga perlu disesuaikan bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa.
“Koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG bisa berjalan maksimal serta tepat sasaran,” tambahnya.
Selain aspek gizi, DPRD juga menilai program MBG memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.
Program ini dinilai mampu membuka peluang kerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan maupun jasa katering.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menegaskan bahwa meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberhasilannya.
“Kami ingin meluruskan juga informasi di masyarakat. Anggaran MBG bukan Rp15 ribu per porsi, melainkan sekitar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar,” jelas Abdullah Umar.
Sementara itu, Ketua DPC Persagi Bojonegoro menyampaikan sejumlah catatan terkait komposisi menu MBG.
Menurutnya, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi unsur gizi seimbang.
“Menu MBG idealnya terdiri dari makanan pokok, protein hewani, protein nabati, serta buah agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi,” terangnya.
Persagi juga menyoroti temuan di lapangan yang menunjukkan beberapa penyedia makanan masih menyajikan menu praktis seperti telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.
Selain komposisi menu, aspek ketahanan makanan juga menjadi perhatian penting dalam program tersebut.
Kualitas makanan harus tetap terjaga hingga waktu konsumsi oleh siswa.
“Makanan basah biasanya hanya bertahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering bisa lebih dari dua belas jam. Hal ini perlu diperhatikan agar makanan tetap layak dikonsumsi,” jelasnya.
Melalui audiensi ini, DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG.
Pengawasan dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai standar gizi, transparan, serta memberi manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,