BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), bergerak cepat mewujudkan ketahanan air dan pangan di wilayah.
Langkah ini merupakan bagian dari program “Quick Win” Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dalam 100 hari kerja pertama mereka.
Embung, sebagai infrastruktur vital, memiliki beragam fungsi mulai dari penyediaan cadangan air untuk pertanian, konservasi air, pengendalian banjir, hingga potensi rekreasi. Di Bojonegoro, keberadaan embung sangat krusial, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan.
Pada hari Rabu 30 April 2025, Dinas PU SDA menggelar acara ‘Sosialisasi Optimalisasi Pendayagunaan Embung dan Ketersediaan Air Irigasi’ di aula kantornya.
Acara ini juga menjadi momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PU SDA dan para Kepala Desa terkait program revitalisasi dan pembangunan embung.
Kepala Dinas PU SDA, Helmy Elisabeth, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro telah memiliki 433 embung.
Dari jumlah tersebut, 180 embung dalam kondisi baik, 149 embung memerlukan normalisasi akibat sedimentasi, dan 23 embung perlu diidentifikasi kelayakannya untuk diperbaiki.
”Selain itu, terdapat beberapa embung yang kering dan tidak berfungsi optimal sebagai penampungan air,” katanya.
Untuk tahun 2025, Dinas PU SDA telah memprioritaskan 28 usulan pembangunan dan revitalisasi embung. Rinciannya adalah pembangunan 7 embung baru yang berlokasi di:
1. Desa Mlinjeng (Kecamatan Sumberrejo)
2. Desa Duwel (2 titik, Kecamatan Kedungadem)
3. Desa Kedungadem (Kecamatan Kedungadem)
4. Desa Ngaglik (Kecamatan Kasiman)
5. Desa Banjarjo (Kecamatan Padangan)
6. Desa Ngasem (Kecamatan Ngasem)
Sedangkan revitalisasi akan dilakukan pada 17 embung yang tersebar di:
1. Desa Gayam (Kecamatan Gayam)
2. Desa Sumbergede (Kecamatan Kepohbaru)
3. Desa Kedungadem (Kecamatan Kedungadem)
4. Desa Kauman (Kecamatan Baureno)
5. Desa Pajeng (Kecamatan Gondang)
6. Desa Teleng (Kecamatan Sumberrejo)
7. Desa Sumberwangi (Kecamatan Kantor)
8. Desa Wotan (Kecamatan Sumberrejo)
9. Desa Gading (Kecamatan Tambakrejo)
10. Desa Nganti (2 titik, Kecamatan Ngraho)
11. Desa Nduwel (Kecamatan Kedungadem)
12. Desa Ngaglik (Kecamatan Kasiman)
13. Desa Sendangharjo (Kecamatan Ngasem)
14. Desa Wotanngare (Kecamatan Kalitidu)
15. Desa Pomahan (Kecamatan Baureno)
16. Desa Megale (Kecamatan Kedungadem)
Lebih lanjut, Helmy menyampaikan kabar baik bahwa tiga dari tujuh lokasi pembangunan embung baru sudah siap untuk dikerjakan, yaitu di Desa Ngaglik (Kasiman), Banjarjo (Padangan), dan Ngasem (Ngasem).
“Kami berharap ketiga embung ini dapat selesai dalam 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” tuturnya.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah yang hadir dalam acara tersebut menegaskan, bahwa permasalahan petani menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menyampaikan data bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki lahan pertanian seluas 83.000 hektare dengan total masa tanam mencapai 163.000 hektare dalam satu hingga tiga kali masa tanam.
”Saat ini, Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat tiga produktivitas pertanian di Jawa Timur, dan target kita di tahun 2025 adalah naik ke peringkat dua,” ujar Nurul dengan optimis.
Untuk mencapai target tersebut dan meningkatkan ketersediaan air bagi para petani, Wabup Nurul Azizah mengusulkan tiga strategi utama, yaitu:
1. Peningkatan pembangunan embung baru.
2. Penghematan penggunaan air irigasi dari sumber hingga ke hilir.
3. Revitalisasi embung-embung yang fungsinya sudah tidak optimal.
Wahup menekankan pentingnya penandatanganan kerja sama dengan para Kepala Desa sebagai langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan pembangunan embung berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
Penandatanganan kerja sama dilakukan secara simbolis antara Kepala Dinas PU SDA dan seorang perwakilan Kepala Desa, disaksikan langsung oleh Wabup Nurul Azizah. (Az)