‎Polemik Desa Digital Tuban: Dinas Bungkam, LSM GMBI Siap ke Ranah Hukum

TUBAN – Program Desa Digital di Kabupaten Tuban kembali menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang disebut menelan anggaran miliaran rupiah dari dana desa ini menuai polemik, setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Pemkab Tuban memilih bungkam tanpa memberikan penjelasan resmi.

‎Sikap diam itu langsung dikritik keras Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng SP. Ia menilai, pejabat publik tidak seharusnya menutup-nutupi penggunaan uang negara.

‎“Diamnya Kepala Dinas Sosial P3A PMD Tuban sangat disayangkan. Publik berhak tahu ke mana aliran dana desa yang bersumber dari APBN. Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan,” tegas Sugeng saat dikonfirmasi, Jumat (19/9/2025).

‎Menurutnya, GMBI sudah mengirim surat klarifikasi resmi kepada dinas terkait, namun hingga kini tidak digubris.

‎Surat tersebut menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya:

‎Dasar hukum penunjukan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+). Apakah melalui tender terbuka sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, atau hanya penunjukan langsung?

‎Penetapan tarif internet desa Rp2,5 juta per balai desa. Angka ini dianggap tidak rasional karena ada penyedia lain yang menawarkan harga jauh lebih murah dengan kualitas setara.

‎Spesifikasi teknis kecepatan internet. Publik menuntut kejelasan soal kualitas layanan yang dibayar dari uang negara.

‎Sugeng menegaskan, kebungkaman pejabat terkait justru memperkuat dugaan adanya praktik menyimpang.

‎“Ini bentuk maladministrasi sebagaimana diatur dalam UU Ombudsman. Kalau terus ditutup-tutupi, kami siap membawa kasus ini ke Ombudsman, Kejaksaan Tinggi Jatim, hingga Kejagung. Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara sesuai UU Tipikor,” tegasnya.

‎Ia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan informasi transparan sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008).

‎Bila pejabat publik tetap menutup akses informasi, maka dapat dikenakan sanksi.

‎Kini publik Tuban menunggu langkah nyata Pemkab untuk membuka data secara transparan.

‎Polemik ini tidak hanya menyangkut anggaran miliaran rupiah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan daerah. (*)