‎Pengadaan Mobil Dinas DPRD Bojonegoro Dinilai Efisien dan Sesuai Kebutuhan

BOJONEGOROtimes.Id – Isu pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk pimpinan DPRD Bojonegoro kembali ramai diperbincangkan publik.

‎Namun, pihak DPRD dan Sekretariat DPRD menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah efisiensi kerja, bukan bentuk kemewahan.

‎Total anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2025 untuk kendaraan dinas di Bojonegoro mencapai Rp7,09 miliar.

‎Dari jumlah itu, lebih dari Rp2,6 miliar digunakan untuk pengadaan mobdin pimpinan DPRD.

‎Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sahudi, menyebut kendaraan yang digunakan saat ini sudah berusia lebih dari lima tahun dan mengalami kerusakan berat.

‎Bahkan beberapa unit disebut mengeluarkan asap dan sulit digunakan untuk perjalanan jauh.

‎“Kami sering menghadiri rapat hingga Jakarta. Dengan kondisi kendaraan yang ada, mobilitas sangat terganggu. Ini bukan soal gaya hidup, tapi soal efisiensi dan tanggung jawab,” jelas Sahudi pada Senin, 10 Maret 2025.

‎Bojonegoro juga disebut menjadi salah satu dari sedikit daerah di Jawa Timur yang belum memperbarui armada kendaraan dinas.

‎Sementara daerah tetangga seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik telah lebih dulu mengganti kendaraan mereka.

‎Sekretariat DPRD memastikan bahwa pengadaan telah melalui tahapan sesuai regulasi, termasuk kajian teknis, pembahasan dalam RKPD, hingga pengadaan melalui e-Katalog sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

‎Jenis kendaraan yang dipilih adalah Innova Zenix, dengan kapasitas 2.200 cc untuk wakil ketua dan 2.500 cc untuk ketua DPRD.

‎“Kalau soal kemewahan, bisa saja pilih yang lebih tinggi. Tapi kami memilih kendaraan yang sederhana, fungsional, dan sesuai aturan,” tegas Sahudi.

‎Pengadaan ini juga dinilai lebih hemat dibandingkan biaya perawatan kendaraan lama yang kerap rusak dan membebani anggaran.

‎Mobil pribadi sempat dipertimbangkan, namun dinilai tidak ideal untuk mobilitas tinggi, termasuk kendala ganjil-genap di Jakarta.

‎Pihak DPRD pun menegaskan, pengadaan ini tidak mengganggu belanja prioritas publik seperti pendidikan dan kesehatan.

‎“Kami terbuka terhadap kritik publik, tapi informasi juga harus disampaikan utuh dan berimbang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mendukung kinerja lembaga secara optimal,” pungkas pejabat Sekretariat DPRD. (*)