BOJONEGOROtimes.Is – Persiapan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa tahun 2025 kembali menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi A DPRD Bojonegoro bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (20/8/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung dinamis karena membahas dua isu krusial, yakni kepastian jadwal pemilihan serta potensi kerawanan sosial di lapangan.
Kepala DPMD Bojonegoro, Machmuddin, menegaskan bahwa proses PAW tetap digelar sesuai tahapan meskipun masih menunggu arahan resmi dari Pemprov Jawa Timur.
Ia menekankan seluruh rangkaian kegiatan akan dikawal ketat aparat penegak hukum demi mencegah gugatan maupun gesekan antarwarga.
“Legal formal tetap menjadi pegangan. Kami juga mendorong partisipasi aktif perangkat desa, BPD, RT/RW, hingga tokoh masyarakat supaya pelaksanaan lebih transparan dan kondusif,” ujar Machmuddin.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD memberikan catatan penting.
Wakil Ketua Komisi A, Choirul Anam, menilai perlu adanya pedoman jelas terkait kriteria tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah desa.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik berbeda, sehingga kejelasan aturan menjadi kunci agar tidak menimbulkan klaim sepihak.
Sekretaris Komisi A, Mustakim, bahkan mengusulkan adanya pemetaan potensi konflik di setiap desa penyelenggara PAW.
Ia menyoroti sedikitnya enam desa yang masuk kategori rawan, di antaranya Desa Sukorejo, Bungur, Sugihwaras, Kapas, Dengok, dan Bulaklo.
Sementara itu, anggota Komisi A, Sudiyono, mengingatkan agar proses tidak sekadar formalitas.
Ia menekankan bahwa demokrasi harus tetap dijunjung dengan memberi ruang bagi lebih dari satu calon kepala desa.
“Musyawarah itu baik, tapi jangan dijadikan alasan lahirnya calon tunggal. Transparansi harus tetap dijaga,” katanya.
Rapat juga menyepakati perlunya pengawalan terpadu dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI untuk memastikan keamanan di lapangan.
Dengan strategi antisipasi yang matang, baik dari sisi regulasi maupun peta kerawanan sosial, DPRD dan Pemkab Bojonegoro optimistis PAW Pilkades 2025 dapat berjalan aman, adil, dan demokratis. (Az)