BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja SDM bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Kabupaten Bojonegoro, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Setyo Wahono pada Kamis, 23 Mei 2025, di Ruang Angling Dharma.
Kegiatan ini diikuti oleh 151 peserta yang terdiri dari 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 135 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Satpol PP Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya reformasi kinerja Satpol PP agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Dulu Satpol PP sering diasosiasikan dengan pendekatan yang keras. Kini, kita dorong transformasi menjadi aparat yang humanis, namun tetap tegas dan profesional dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kompetensi, integritas, serta etos kerja seluruh anggota Satpol PP, agar mampu menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Bojonegoro, Heru Sugiharto, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat peran Satpol PP sebagai penegak Perda dan penjaga ketertiban umum.
“Kami ingin seluruh anggota memiliki kapasitas teknis dan kemampuan komunikasi publik yang baik. Ini penting agar setiap tindakan di lapangan dilakukan secara profesional dan persuasif,” jelas Heru.
Ia menambahkan, keberadaan CPNS dan PPPK baru harus menjadi energi baru dalam mendorong efektivitas organisasi.
“Kita ingin Satpol PP tidak hanya responsif dalam penegakan hukum daerah, tetapi juga mampu membangun citra yang ramah, humanis, dan solutif di mata masyarakat,” pungkasnya.
Dengan peningkatan kapasitas ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh personel Satpol PP mampu menjalankan tugasnya secara objektif, transparan, dan terukur, sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi arah pembangunan daerah. (Az)