BOJONEGOROtimes.Id – Pers investigasi memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan publik, mengungkap fakta yang tersembunyi, sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan.
Namun, di balik tugas tersebut, wartawan investigasi kerap menghadapi ancaman, tekanan, hingga kriminalisasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Hartanto Boechori, Wartawan Utama sekaligus Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), melalui tulisan tajuk berjudul Pers Investigasi sebagai Sahabat ataukah Musuh Masyarakat? yang pertama kali disusunnya sekitar 2004 dan diperbarui dengan tambahan data pada 2011.
Menurut Hartanto, keberadaan pers bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mata dan telinga masyarakat untuk mengetahui berbagai peristiwa yang tidak selalu dapat dijangkau secara langsung.
Pers sebagai Pengawas Kekuasaan
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 ayat (1), pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 memberikan mandat kepada pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan fakta yang benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran demi kepentingan umum.
Hartanto menilai, peran tersebut membuat pers dibutuhkan masyarakat sekaligus negara.
Informasi mengenai program pemerintah maupun berbagai persoalan publik dapat tersampaikan melalui media massa.
“Pers sangat berguna bagi masyarakat. Pers mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi opini masyarakat,” tulis Hartanto.
Ia mengingatkan, tanpa keberanian pers menjalankan fungsi investigasi, berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, hingga praktik mafia peradilan berpotensi semakin sulit terungkap.
Wartawan Investigasi Menghadapi Risiko Besar
Namun, menjalankan jurnalisme investigasi bukan pekerjaan ringan.
Wartawan dituntut memiliki kemampuan intelektual, kecermatan, sikap kritis, keberanian, ketekunan, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Selain kemampuan tersebut, investigasi juga membutuhkan dukungan pembiayaan dan kebijakan redaksi yang kuat.
Sebab, pengumpulan fakta di lapangan sering membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
Hartanto menyoroti kondisi wartawan yang harus menghadapi risiko pekerjaan tanpa dukungan perlindungan keamanan yang memadai.
Ia juga mengangkat sejumlah pengalaman kriminalisasi dan tekanan terhadap wartawan yang pernah terjadi di Surabaya, termasuk perkara yang berujung pada putusan bebas murni di Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Maret 2008.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dapat berhadapan dengan tekanan dari pihak-pihak yang tidak menghendaki fakta tertentu diketahui publik.
UU Pers dan Persoalan Kriminalisasi
Persoalan lain yang disoroti adalah penerapan Undang-Undang Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.
Hartanto menilai, masih terdapat persoalan ketika sengketa pers langsung dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian melalui UU Pers.
Ia mendorong agar aparat penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan melibatkan Dewan Pers.
Menurutnya, hak jawab dan hak koreksi merupakan instrumen penting bagi masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Di sisi lain, wartawan juga berkewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi, dan menjaga etika jurnalistik.
Dengan demikian, perlindungan terhadap pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional wartawan.
Pers Harus Tetap Berpihak pada Kebenaran
Hartanto menegaskan, kebebasan pers bukan berarti wartawan boleh memberitakan sesuatu tanpa dasar.
Setiap produk jurnalistik harus disusun secara cermat, berimbang, tidak memihak, serta mengutamakan kepentingan publik.
Sebaliknya, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga semestinya menggunakan hak jawab dan hak koreksi apabila terdapat informasi yang dianggap tidak tepat, bukan melakukan intimidasi atau tekanan terhadap wartawan.
Ia mengingatkan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi.
Karena itu, keberadaannya harus dihormati, sementara perlindungan hukum terhadap insan pers perlu diperkuat.
“Terutama di tangan penegak hukum dan praktisi hukum; jangan sampai terjadi, dari 1000 kepala menghasilkan 1000 tafsir,” tegas Hartanto dalam tulisannya.
Pesan utama yang ingin disampaikan jelas: pers investigasi seharusnya menjadi sahabat masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran, bukan dianggap sebagai musuh hanya karena berani mengungkap fakta.
Sebab, ketika pers tidak lagi leluasa menjalankan fungsi kontrol sosial, masyarakat berisiko kehilangan salah satu instrumen penting untuk mengawasi kekuasaan. (*)










