BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, tetapi memberikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah daerah.
Mulai dari pengentasan kemiskinan, ketepatan bantuan sosial, percepatan belanja, hingga pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi perhatian fraksi tersebut.
Sikap itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Sudjono, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Demokrat menegaskan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan.
Menurut Sudjono, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Lebih penting, setiap program pemerintah harus mampu meningkatkan pelayanan publik, memperluas pemerataan pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“APBD pada akhirnya adalah uang rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat,” tegas Sudjono.
Salah satu catatan utama Demokrat adalah pengentasan kemiskinan.
Pemkab Bojonegoro diminta memperbarui data kemiskinan dan penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.
Warga yang benar-benar membutuhkan harus mendapat prioritas, sedangkan penerima yang kondisi ekonominya membaik perlu dievaluasi.
Fraksi Demokrat juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat perencanaan dan pelaksanaan program.
Persiapan dokumen teknis, pengadaan barang dan jasa, kesiapan lahan, serta koordinasi antarinstansi harus dilakukan sejak awal agar kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, keselamatan, dan pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi keterlambatan program sekaligus mengendalikan SILPA agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam hal transparansi, Demokrat mendorong Pemkab membuka informasi APBD kepada masyarakat.
Informasi mengenai alokasi anggaran, lokasi kegiatan, target pembangunan, hingga perkembangan pelaksanaan program perlu disampaikan secara mudah dipahami.
Pengawasan juga harus diperkuat melalui peran Inspektorat dan perangkat terkait.
Fraksi Demokrat meminta evaluasi berkala dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap persoalan pelaksanaan program bisa segera ditangani.
Setelah mencermati kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, Demokrat menilai APBD 2027 harus mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski menyatakan menerima Raperda APBD 2027, Fraksi Partai Demokrat menegaskan tetap akan menjalankan fungsi pengawasan.
Pemkab diharapkan menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius dan melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala.
Persetujuan tersebut diharapkan menjadi awal pengelolaan anggaran yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. (Az)
