JAKARTA – Polemik ijazah Paket C anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, kembali menjadi perhatian publik.
Masyarakat meminta kejelasan bukan hanya mengenai keaslian ijazah, tetapi juga proses pendidikan, pemenuhan persyaratan ujian hingga prosedur penerbitan dokumen kelulusan tersebut.
Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai keterbukaan menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Menurutnya, dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan jabatan publik harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya selembar ijazah. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah proses pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya telah berjalan sesuai aturan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul pertanyaan yang berkepanjangan,” ujar Eka, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, pendidikan kesetaraan Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional.
Karena itu, yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh tahapan pendidikan telah dijalankan sesuai ketentuan hingga peserta didik dinyatakan lulus.
Eka meminta lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi.
Pemeriksaan perlu mencakup status pendaftaran, rekam pembelajaran, persyaratan ujian hingga administrasi penetapan kelulusan.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi penghakiman sebelum ada pemeriksaan. Jika seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, bukti administrasinya perlu disampaikan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, turut menjadi perhatian.
Dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI, Jazilul menyinggung pentingnya menjaga demokrasi dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Namun, pernyataan Jazilul tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran dalam persoalan ijazah Iyeth Bustami.
Polemik pendidikan tersebut tetap membutuhkan verifikasi faktual serta keterangan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Penelusuran juga dinilai tidak cukup hanya dengan memeriksa bentuk fisik ijazah.
Kesesuaian data peserta didik, proses pembelajaran, keikutsertaan dalam ujian serta dokumen penetapan kelulusan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Hingga kini, publik masih membutuhkan penjelasan dari Iyeth Bustami, lembaga pendidikan penerbit ijazah, dan instansi pemerintah terkait.
Keterangan resmi diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang berdasarkan asumsi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Eka menegaskan, keterbukaan harus berjalan seiring dengan prinsip praduga tak bersalah.
Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, bukti administrasi dapat menjawab keraguan masyarakat.
Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus mengikuti aturan yang berlaku.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pejabat negara tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang dimiliki. Integritas, transparansi, serta kesediaan memberikan pertanggungjawaban atas persyaratan jabatan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (*)












