JAKARTA — Polemik pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 belum menemukan titik akhir.
Hingga Rabu malam (2/9/2026), Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.
Kepastian itu disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang.
Pertemuan tersebut baru sebatas mendengarkan paparan PWI dan belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi ataupun pelaksana HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pembahasan HPN 2027 masih harus melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.
Menurutnya, HPN semestinya menjadi momentum bersama seluruh komunitas pers, bukan hanya agenda satu organisasi.
“HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan,” ujar Abdul Manan.
Abdul Manan menjelaskan, selama ini pelaksanaan HPN dinilai lebih banyak diisi agenda satu organisasi wartawan.
Kondisi tersebut disebut membuat sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat secara maksimal dalam peringatan HPN.
Ia menambahkan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang HPN menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak secara khusus memberikan mandat kepada organisasi tertentu untuk menjadi pelaksana.
Karena itu, muncul gagasan agar aturan tersebut dikaji atau direvisi.
“Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN,” kata Abdul Manan.
Penegasan bahwa belum ada keputusan juga disampaikan anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Hal serupa disampaikan anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti.
Ia mengatakan pertemuan dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum sampai pada penetapan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga memastikan belum ada keputusan final.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok.
SMSI Usulkan lokasi di Jakarta.
Di tengah belum adanya keputusan Dewan Pers, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengambil sikap dengan mengusulkan Jakarta sebagai lokasi HPN 2027.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat pleno SMSI Pusat di Jakarta pada Rabu malam.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar meminta seluruh jajaran organisasinya tidak ikut menyebarkan informasi yang belum memiliki kepastian.
Ia mengajak seluruh elemen pers menunggu keputusan resmi Dewan Pers.
“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungan terhadap usulan SMSI tersebut.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Jakarta menjadi lokasi HPN 2027, ia menjawab singkat, “AMSI siap dukung SMSI.”
Dengan perkembangan tersebut, peta pelaksanaan HPN 2027 masih terbuka.
Dewan Pers akan terlebih dahulu meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Keputusan pleno nantinya menjadi dasar resmi Dewan Pers dalam menjawab berbagai pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan HPN 2027.
Termasuk mengenai lokasi, penanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional tahun depan. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,