‎Wabup Resmikan Pelatihan Sensus Ekonomi 2026, Bojonegoro Kerahkan 1.479 Petugas

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).

‎Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Gelombang IV oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di Hotel Dewarna, Kamis, (11/6/2026).

‎Prosesi pembukaan berlangsung simbolis melalui pemukulan gong, penyematan rompi identitas kepada perwakilan petugas sensus, serta penandatanganan komitmen bersama.

‎Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan petugas yang akan menjalankan pendataan ekonomi secara menyeluruh di seluruh wilayah Bojonegoro.

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

‎Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam memetakan perkembangan ekonomi masyarakat dan menyusun arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.

‎“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi riil ekonomi masyarakat dan merencanakan program yang lebih efektif,” ujar Nurul Azizah.

‎Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa agar turut mendukung pelaksanaan sensus.

‎Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan petugas.

‎Tidak hanya itu, jajaran pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga unsur Forkopimda berkomitmen menjadi pihak pertama yang didata pada awal pelaksanaan lapangan.

‎Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat.

‎Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa pelaksanaan SE 2026 melibatkan total 1.479 petugas yang terdiri dari 1.306 pencacah lapangan dan 173 pengawas.

‎Seluruh petugas akan bertugas di 28 kecamatan untuk menjangkau berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah.

‎“Kami memastikan seluruh petugas mendapatkan pelatihan yang memadai agar proses pengumpulan data berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas,” terang Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro.

‎Pelatihan petugas dilaksanakan dalam empat gelombang yang mencakup 49 kelas.

‎Kegiatan tersebut dipusatkan di tiga lokasi pelatihan, yakni Hotel Eastern, Hotel Aston, dan Hotel Dewarna, guna memastikan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama terkait metode dan mekanisme pendataan.

‎Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

‎Metode yang digunakan adalah pendataan langsung dari rumah ke rumah dan lokasi usaha, sehingga diharapkan mampu menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang lebih lengkap dan akurat.

‎Dalam kesempatan tersebut, Nurul Azizah juga memaparkan capaian ekonomi Bojonegoro yang menunjukkan tren positif.

‎Pertumbuhan ekonomi nonmigas tercatat mencapai 7,34 persen dengan sektor pertanian menjadi penopang utama melalui pertumbuhan sebesar 14,2 persen.

‎Produksi padi Bojonegoro yang meningkat hingga 886 ribu ton turut mengantarkan daerah ini menjadi salah satu sentra pangan terbesar di Jawa Timur.

‎Selain itu, sektor makanan dan minuman tumbuh 11,37 persen, disusul sektor jasa dan kesehatan yang ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah.

‎“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung data yang valid dan terpercaya. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Nurul Azizah.

‎Melalui sinergi antara BPS, pemerintah daerah, Forkopimda, serta pemerintah kecamatan dan desa, Pemkab Bojonegoro optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar.

‎Hasil pendataan nantinya diharapkan menjadi pijakan kuat dalam merancang pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Prokopim)