‎Bupati Bojonegoro Tegaskan Camat Harus Responsif Kawal Pembangunan Prioritas 2026

BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, 28 camat, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.

‎Rakor ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pembangunan daerah.

‎Bupati menekankan pentingnya peran camat dalam merespons isu prioritas di wilayah masing-masing.

‎Pemerintah, katanya, harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.

‎Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa camat memiliki posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan hingga tingkat desa.

‎Komunikasi aktif dengan masyarakat dinilai menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran.

‎Ia meminta seluruh camat bersikap visioner, tegas, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan pembangunan.

‎“Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, dan berintegritas agar pemerintah tertib dan mampu menjawab tantangan,” tegasnya.

‎Menurutnya, pemetaan wilayah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memahami kondisi demografi dan geografis.

‎Dengan langkah tersebut, potensi pertanian, wisata, maupun UMKM di tiap kecamatan dapat dikembangkan optimal.

‎Perencanaan yang matang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

‎Wakil Bupati Nurul Azizah turut mengingatkan jajarannya agar rutin memantau kondisi wilayah, termasuk bangunan yang belum berizin.

‎Ia menyebut pembangunan 2026 akan difokuskan pada infrastruktur jalan, jembatan, serta gedung sekolah.

‎Selain itu, sektor ekonomi dan pariwisata juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

‎“Mana yang paling prioritas segera diusulkan, sehingga harapan kita bersama sesuai arahan Bapak Bupati, pemerintah hadir secara responsif dan solutif,” ujar Nurul Azizah.

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Edi Susanto menjelaskan rakor kali ini diisi paparan camat terkait potensi wilayah dan program prioritas.

‎Pembahasan meliputi pengelolaan aset Pemkab, kebutuhan infrastruktur, hingga pelaksanaan program seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega.

‎Selain itu, camat juga melaporkan progres verifikasi dan validasi DTSEN, data keluarga penerima manfaat, serta angka pengangguran di tiap desa.

‎Data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *