‎Jalan Poros Sukodadi–Pucuk–Babat Jadi ‘Jalur Maut’, Pemerintah Diduga Tutup Mata

LAMONGAN – Jika ada penghargaan untuk jalan paling terabaikan di Jawa Timur, ruas Sukodadi–Pucuk–Babat layak menyandang predikat itu tanpa saingan.

Hingga Minggu (19/10/2025), kondisi jalan poros utama antar-kecamatan tersebut nyaris tak layak dilalui.

‎Lubang menganga di berbagai titik, tanpa penerangan sama sekali, membuat jalur vital ini berubah menjadi “jalan maut” setiap malam.

‎Warga bahkan menjulukinya “jalan hantu” bukan sekadar istilah kiasan, tetapi cerminan nyata dari bahaya yang mengintai di sepanjang lintasan itu.

‎“Kalau malam, benar-benar gelap seperti hutan. Banyak pengendara jatuh karena tak lihat lubang. Saya sendiri hampir celaka,” ujar Andri, salah satu pengguna jalan, dengan nada kesal.

‎Sayangnya, keluhan masyarakat selama bertahun-tahun seperti berbicara pada tembok.

‎Baik Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur disebut tidak pernah turun tangan serius.

‎Warga menilai, Dishub seakan “tutup mata” terhadap penderitaan rakyat. Tidak ada perbaikan, tidak ada penerangan, dan tidak ada tindakan nyata selain janji kosong.

‎Beberapa warga bahkan menyindir, pegawai Dishub hanya sibuk duduk di kantor berpendingin udara, sementara rakyat berjuang melewati jalur maut setiap malam.

‎Data warga menunjukkan, dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi belasan kecelakaan, mulai dari luka ringan hingga korban berat.

‎Penyebab utamanya: jalan rusak parah dan penerangan jalan nihil. Namun hingga kini, tidak satu pun langkah konkret dilakukan oleh pemerintah.

‎Kemarahan publik pun mulai meluas. Di media sosial, muncul desakan agar pejabat Dishub yang dianggap tidak becus segera dicopot dari jabatannya.

‎Warga menilai, pemerintah daerah sudah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat.

‎“Gaji mereka dibayar dari pajak rakyat. Kalau rakyat justru terancam nyawanya karena kelalaian pemerintah, berarti ada yang salah besar,” ujar salah satu aktivis muda Lamongan yang ikut menyuarakan protes daring.

‎Situasi ini dinilai tidak bisa dibiarkan lebih lama. Banyak pihak mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk turun langsung mengaudit kinerja pemerintah daerah dan provinsi.

‎Sebab, keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada kenyamanan pejabat lokal yang abai terhadap tanggung jawab.

‎Kini publik menunggu, apakah pemerintah akan terus membiarkan jalan Sukodadi–Pucuk–Babat menjadi “jalur pembantaian sunyi” di malam hari, atau akhirnya membuka mata untuk memperbaikinya sebelum jatuh korban berikutnya. (ded)