BOJONEGORO – Jum’at tanggal 14 Juni 2024, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran dari Pemkab Bojonegoro menggelar rapat di ruangan Banggar lantai 3.
Setelah mendengar ringkasan dari ketua TAPD dalam rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas Laporan Pertanggungjawabn APBD tahun 2023. Ahmad Supriyanto salah satu anggota Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2023 kurang maksimal.
Kurang maksimalnya kinerja Pemkab Bojonegoro ini tercermin dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2023, dimana pendapatan tahun 2023 meskipun tercapai di angka 110,28 % dari target 5.455.797.012.840,- terealisasi 6.016.822.709.302,-.
“Akan tetapi, bila di bandingkan dengan pendapatan tahun 2022 secara prosentase jauh yaitu di angka 137, 28 %. selisih 27 %,” jelasnya.
Disampaikannya juga, dari sisi realisasi belanja malah tidak tergambar kinerja yang maksimal, tahun 2023 realisasi belanja di bawah 80 % tepatnya hanya di angka 78,63 %, yaitu pagu anggaran 8.073.595.821.174 terealisasi 6.348.088.886.775,55.
“Sejak Pemerintahan periode sebelumnya, kita selalu menkritisi pemerintah daerah agar realisasi belanja di maksimalkan, supaya APBD bisa maksimal di manfaatkan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bojonegoro, dengan harapan besar masyarakat Bojonegoro bisa sejahtera,” ucap Supri.
Supriyanto melanjutkan, di masa transisi harapannya realisasi APBD bisa lebih baik, tapi justru di bawah tahun 2022, tahun 2022 realisasi belanja di angka 82,83 %. makanya angka kemiskinan dan pengangguran masih stagnan.
“Meskipun Kabupaten Bojonegoro masuk kategori kabupaten dengan fiskal tinggi, akan tetapi juga masuk kategori kabupaten yang belum mandiri,” tambahnya.
Ini menjadi PR bersama selaku pemangku kebijakan yang ada di daerah, karena menurut Supri sangat tergantung oleh dana transfer dari pusat, sehingga Bojonegoro punya kewajiban untuk keluar dari problem itu.
“Dengan menyiapkan inovasi inovasi yang tidak memberatkan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ke depan ketika cadangan sumber minyak ini habis kita tidak masuk jurang menjadi kabupaten yang miskin,” pungkasnya. (Met)
