BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola fiskal menjelang penyusunan sekaligus pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025–2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Angling Dharma ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ditandai dengan hadirnya langsung pejabat tinggi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda), pada Selasa (2/12/2025).
Delegasi Kemendagri dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, GRCE, yang memberikan arahan strategis mengenai penguatan perencanaan, penganggaran, dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran Ditjen Keuda disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan asistensi nyata guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola fiskal, efektivitas anggaran, serta daya ungkit pembangunan di daerah.
Dalam arahannya, Dirjen Fatoni menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan bukan hanya serapan anggaran, tetapi juga ketepatan perencanaan, kualitas program, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Rombongan Kemendagri terdiri dari para pejabat eselon, perencana fungsional, serta tenaga pendamping teknis yang memberikan dukungan menyeluruh dalam proses konsolidasi perencanaan dan penganggaran di daerah.
FGD dirancang sebagai ruang diskusi untuk menganalisis kebutuhan kebijakan fiskal pemerintah daerah sekaligus merespons dinamika strategis pemerintah pusat.
FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, dan pimpinan unit layanan daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menyoroti tantangan pelaksanaan anggaran, termasuk tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menekankan perlunya percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran program pembangunan di daerah.
Lebih jauh, Bupati menegaskan kesiapan Pemkab Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program prioritas dapat berjalan optimal pada tahun anggaran 2026.
Penguatan Koordinasi Pemerintah Pusat – Daerah
Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang ditempuh Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, penyusunan APBD yang matang membutuhkan kapasitas SDM yang kuat, konsistensi regulasi, serta penganggaran yang terukur.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi seluruh pemangku kebijakan dalam memastikan efektivitas APBD.
FGD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka stabilitas pembangunan Bojonegoro hingga tahun 2025–2026. (Prokopim)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,